Tolak Raperda Anti LGBT, DKR Depok Usulkan Perda HIV/AIDS

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang drag queen menggunkan pita merah saat membagikan kondom pada warga pada kampanye kesadaran HIV/AIDS pada peringatan Hari AIDS Sedunia di Sao Paulo, Brasil, 1 Desember 2017. REUTERS/Nacho Doce

    Seorang drag queen menggunkan pita merah saat membagikan kondom pada warga pada kampanye kesadaran HIV/AIDS pada peringatan Hari AIDS Sedunia di Sao Paulo, Brasil, 1 Desember 2017. REUTERS/Nacho Doce

    TEMPO.CO, Depok- Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok Roy Pangharapan menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) anti Lesbian, Gay, Bisesksual, dan Transeksual atau LGBT sudah tidak relevan.

    Menurut dia, Pemerintah Kota Depok mestinya mengodok regulasi penanganan dampak kesehatan bagi komunitas LGBT seperti perda tentang penanggulangan HIV/AIDS. "Tidak bisa dipungkiri bahwa ada dampak dari aktivitas LGBT," ujar Roy kepada Tempo hari ini, Ahad, 22 Juli 2019.

    Aktivis Gerakan Depok Berubah (GDB) ini pun menjelaskan bahwa aturan penanggulangan HIV/AIDS untuk mempermudah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selama ini, menurut Roy, ODHA dikucilkan di masyarakat sehingga penanganan kesehatannya tak maksimal. "Seperti itulah, urusan kemanusiaan."

    Tujuh fraksi di DPRD Kota Depok telah menandatangani pembentukan Perda Anti LGBT. Tapi, Pemerintah Kota Depok mengatakan sudah terlambat untuk melakukan pembahasannya pada 2019. "Nanti bisa diusulkan tahun depan," ujar Wali Kota Depok Muhammad Idris di Gedung DPRD Depok pada Jumat lalu, 19 Juli 2019.

    Roy berpendapat Pemerintah Kota Depok malah acuh terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS. Bahkan, Dinas Kesehatan tidak memiliki data valid komunitas LGBT di Depok yang terkena HIV/AIDS. "DKR lebih fokus pada perda yang pro rakyat," katanya.

     
    IRSYAN HASYIM
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.