Selasa, 24 September 2019

Tolak Pin Emas Anggota DPRD DKI, PSI Gantikan Dengan Pin Kuningan

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Idonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyatakan bakal mengembalikan pin emas yang akan diberikan kepadanya setelah dirinya resmi dilantik menjadi wakil rakyat hari ini, Senin 26 Agustus 2019. Partainya, kata Indris, bakal membuat sendiri pin anggota DPRD dengan bahan lain.

    "Kami akan ganti dengan bahan kuningan. Itu bisa kami beli sendiri," kata Idris usai mengikuti proses pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2021 pada Senin, 26 Agustus 2019.

    Ia mengatakan penyerahan pin emas kepada anggota DPRD DKI terpilih telah di lakukan oleh Sekretariat DPRD ke perwakilan anggota dewan terpilih. PSI, kata dia, bakal segera menyerahkan surat resmi terkait penolakan pin emas itu.

    "Tapi kami belum tahu mekanismenya (pengembalian pin emas). Prinsipnya kami menolak dan tidak menerima."

    "Dari mereka (Sekretariat DPRD DKI) juga siap untuk menyimpan. Tinggal kapan saja."

    Idris menuturkan seluruh dewan terpilih PSI menolak pemberian pin emas ini. Jadi, kata dia, tidak hanya anggota DPRD PSI di DKI saja yang tidak menolak.

    "Seluruh anggota DPRD di berbagai wilayah menolak pin emas itu."

    PSI sejauh ini menjadi satu-satunya partai yang menyatakan menolak pemberian pin emas DPRD DKI Jakarta. Mereka menilai penggunaan bahan emas seperti itu tak mencerminkan rasa empati kepada masyarakat yang lebih membutuhkan anggaran besar untuk mengatasi berbagai masalah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.