Pin Emas DPRD DKI Jatah PSI Akan Disimpan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Dewan DPRD DKI Jakarta akan memenuhi permintaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ihwal lencana pin anggota dewan yang terbuat dari kuningan dan menolak pin emas DPRD DKI.

    "Karena mereka menolak, dan minta pin kuningan ya kami carikan," kata Sekretaris DPRD DKI, Yuliadi saat dihubungi Tempo, Senin, 25 Agustus 2019.

    Yuliadi mengatakan saat ini tengah mencari toko yang menjual lencana anggota dewan yang berbahan kuningan tersebut. Sedangkan, lencana pin emas yang sudah disiapkan untuk PSI, kata dia, akan disimpan dan tidak akan dibagikan. "Mereka tidak kami kasih emas berdasarkan surat pernyataan yang mereka buat," ujarnya.

    Menurut Yuliadi, rencananya hari ini seluruh anggota dewan selain fraksi PSI akan dibagikan dua buah lencana pin emas. "Besok dibagikan semua," ujarnya.

    Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad sebelumnya menyatakan menolak lencana pin emas tersebut. PSI menilai penggunaan bahan emas seperti itu tak mencerminkan rasa empati kepada masyarakat yang lebih membutuhkan anggaran besar untuk mengatasi berbagai masalah

    Idris bakal membuat sendiri pin anggota DPRD dengan bahan lain. "Kami akan ganti dengan bahan kuningan. Itu bisa kami beli sendiri," kata politikus PSI itu usai pelantikan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.