Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dukung Anies, Ancol Gratiskan Tiket 170 Ribu Ketua RT dan RW

image-gnews
Sejumlah petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) DKI Jakarta mencoba wahana permainan saat berwisata di Dufan, Ancol, Jakarta, Senin 22 Juli 2019. Wisata gratis bagi 20 ribu petugas PPSU tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada petugas yang telah menjaga kebersihan Ibu Kota. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Sejumlah petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) DKI Jakarta mencoba wahana permainan saat berwisata di Dufan, Ancol, Jakarta, Senin 22 Juli 2019. Wisata gratis bagi 20 ribu petugas PPSU tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada petugas yang telah menjaga kebersihan Ibu Kota. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta memberikan tiket liburan gratis di Taman Impian Jaya Ancol untuk 170 ribu ketua RT dan RW. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., Teuku Sahir Syahali, mengatakan program itu merupakan apresiasi kepada petugas pemerintahan tingkat RT, RW, dan juru pemantau jentik (jumantik).

"Program apresiasi ini adalah dalam bentuk rekreasi gratis ke wahana di kawasan Taman Impian Jaya Ancol," kata Teuku dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 September 2019.

Program disebutkan menyasar ketua RT dan RW di DKI. Mereka masing-masing diperbolehkan mengajak maksimal empat anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga dan Tim Jumantik.

Menurut Teuku, mereka dapat memilih satu unit rekreasi, yakni Dunia Fantasi, Atlantis Water Adventures, Ocean Dream Samudra, atau Sea World Ancol. Nantinya, mereka akan diberikan QR Code sebagai tiket masuk.

Program terbagi menjadi beberapa gelombang dengan rata-rata 5 ribu peserta per hari. Gelombang pertama sudah berlangsung pada 26 Agustus 2019.

Kala itu peserta rekreasi berasal dari wilayah Gambir, Cideng, Petojo Selatan, Kebon Kelapa, Kebon Bawang, Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Gandaria Utara, Pulo, Pondok Kopi, Ceger, dan Pulau Untung Jawa. Total ada 4.957 orang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) DKI Jakarta mencoba wahana permainan saat berwisata di Dufan, Ancol, Jakarta, Senin 22 Juli 2019. Wisata gratis bagi 20 ribu petugas PPSU tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada petugas yang telah menjaga kebersihan Ibu Kota. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Hari ketika keterangan tertulis ini dibagikan, gelombang kedua dimulai dengan peserta sebanyak 4.905 orang. Mereka datang dari wilayah Petojo Utara, Duri Pulo, Koja, Srengseng, Meruya Selatan, Joglo, Cipete Utara, Petogogan, Kramat Pela, Kebon Manggis, Jatinegara Kaum, dan Pulau Panggang.

"Melalui program CSR ini kami bangga dapat berbagi kebahagiaan bersama para ketua RT - RW di Jakarta, serta turut mendukung program pemerintah, khususnya misi Gubernur Anies Baswedan yaitu Maju Kotanya, Bahagia Warganya," ucap dia.

Sebelumnya, program serupa juga dibuat Ancol untuk petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) alias Pasukan Oranye. Program ini berlaku untuk 20 ribu orang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai NasDem menyatakan bakal menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Begini jejak politik NasDem dalam Pilpres 2024.


Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

8 jam lalu

Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka blusukan ke Rusun Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu, 24 April 2024. Sebelumnya, KPU menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penetapan dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sengketa hasil pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.


Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

9 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

1 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

1 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.


NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan partainya siap berkoalisi kembali dengan PKS di Pilkada Serentak 2024.


Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung inisiatif dan langkah Prabowo-Gibran merangkul semua komponen bangsa.


Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

1 hari lalu

Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa Anies dan Cak Imin saat penetapan di KPU


Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

Perludem menyatakan bahwa MK masih menjadi 'mahkamah kalkulator' karena putusan sengketa pilpres masih berlandaskan selisih hasil suara.


Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

2 hari lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.