TEMPO.CO, Depok – Warga Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok diminta untuk melunasi utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan senilai Rp 9 miliar. Permintaan itu dituangkan dalam surat edaran Lurah Mekarjaya yang disebarkan ke seluruh ketua RT dan RW yang ada di kelurahan tersebut.
Lurah Mekarjaya, Zainal Arifin mengatakan surat edaran itu dikeluarkan sejak 22 Agustus 2019 sebagai upaya memastikan warganya dijamin kesehatannya oleh pemerintah. “Hingga akhir Juli informasi yang kami terima jumlah tunggakan mencapai sekira Rp 9 miliar dari tiga ribuan warga yang menunggak,” kata dia kepada Tempo, Rabu, 11 September 2019.
Selain mengeluarkan surat edaran, kata Zainal, pihaknya meminta agar pihak RT, RW dan kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau kader BPJS untuk door to door membantu proses pelaksanaan sosialisasi dan penagihan. “Jumlah tunggakannya bervariasi dari mulai menunggak satu bulan, tiga bulan dan ada pula yang belum membayar iuran hingga satu tahun,” ujarnya.
Zainal mengatakan salah satu alasan warga yang menunggak diantaranya karena lupa bayar, beralih menggunakan asuransi swasta dan tidak mampu membayar karena kesulitan ekonomi. “Kalau tidak mampu bayar kita buatkan penelusuran apakah nantinya dibantu program APBD atau APBN," kata dia.
Menurut Zainal, dari 73 ribu warga di wilayahnya, ada sebanyak 60 ribu sudah terdaftar BPJS Kesehatan dan 3.000 warga diantaranya masih menunggak. "Seluruh penunggak merupakan peserta BPJS mandiri yang rata-rata penerima fasilitas kesehatan di kelas II dan III,” kata dia.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok, Irfan Qadarusman mengatakan permintaan pelunasan yang dilakukan oleh Kelurahan Mekarjaya itu sudah sesuai dengan nota kesepahaman terkait pelaksanaan program desa JKN. “Kelurahan Mekarjaya ini ditetapkan sebagai pilot project di wilayah Jabodetabek,” kata dia.
