TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran pembelian antivirus dan perangkat informasi teknologi (IT) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan sorotan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PIS) DPRD DKI. Pasalnya, nilai anggaran tersebut naik 60 kali lipat dari tahun sebelumnya.
Jika pada tahun 2019 anggaran tersebut hanya sebesar Rp 200 juta, tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran hingga Rp 12 miliar. Hal ini dianggap tak wajar oleh PSI.
Kami akan perjelas dalam rapat komisi anggaran Rp 12 miliar itu untuk apa saja. Kenapa harus beli daripada sewa," kata anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana di DPRD DKI, Kamis, 3 Oktober 2019.
Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta, Muhammad Nurrahman, menjawab kritikan PSI tersebut. Menurut dia, anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk membeli lisensi perangkat lunak Microsoft Office sebesar Rp 4 miliar dan database Oracle sebesar Rp 6,4 miliar. Sisanya, sebesar Rp 1,6 miliar untuk membeli lisensi antivirus.
Pembelian perangkat lunak Microsoft Office sebesar Rp 4 miliar sebenarnya bisa diminimalisir. Pasalnya, saat ini banyak produk pengolah data dan dokumen sejenis yang bisa didapatkan secara gratis.
Berdasarkan laman Techradar, setidaknya ada 10 perangkat lunak yang bisa digunakan untuk menjadi alternatif Microsoft Office, yaitu:
1.FreeOffice
2.LibreOffice
3.WPS Office
4.iWork
5.Calira
6.OfficeSuite
7.Polaris Office
8.OnlyOffice
9.Word Perfect
10.Apache OpenOffice
Tak semua perangkat lunak tersebut gratis. Namun, menurut Techradar, harga yang ditawarkan sangat kompetitif ketimbang Microsoft Office. Yang terpenting, kualitas yang ditawarkan oleh perangkat lunak tersebut tak kalah dari milik Microsoft yang memang masih menjadi yang paling populer saat ini. Pemprov DKI Jakarta pun akan bisa menghemat anggarannya.
TECHRADAR
