Sekda DKI Soal RAPBD 2020: Nista Kalau Kami Sembunyikan Sesuatu

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kanan), memberikan ucapan selamat kepada Sekretaris Darah (Sekda) DKI Jakarta yang baru dilantik, Saefullah, di gedung Balai Kota DKI Jakarta, 11 Juli 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kanan), memberikan ucapan selamat kepada Sekretaris Darah (Sekda) DKI Jakarta yang baru dilantik, Saefullah, di gedung Balai Kota DKI Jakarta, 11 Juli 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Pemerintah, kata dia, saat ini sedang menunggu surat dari DPRD untuk membahas RKPD bersama mereka. Namun, karena ada transisi anggota DPRD DKI hasil pemilihan April lalu, pembahasan belum dilakukan. 

    "Kalau pimpinan dan kelengkapan dewan yang baru sudah terbentuk, kami berharap teman-teman DPRD langsung bikin gigi empat,.tancap gas," ujarnya. 

    Kepala Bappeda DKI, Sri Mahendra, mengatakan setelah dokumen KUA-PPAS dibahas bersama dewan, pemerintah akan mengunggah plafon anggaran 2020 itu ke situs APBD DKI. "Nanti diunggah setelah dibahas bersama dewan. Namun, di RKPD ada semua," katanya.

    Sefullah dan Mahendra menanggapi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran yang mengkritik keterbukaan anggaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebabnya, pemerintah DKI hingga kini belum mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 di laman apbd.jakarta.go id seperti yang selalu dilakukan di era gubernur sebelumnya.

    Padahal, Gubernur Anies Baswedan telah menyerahkan rancangan KUA-PPAS ke DPRD sejak 5 Juli 2019. "Pemda DKI belum serius terhadap komitmen keterbukaan anggaran," kata peneliti FITRA Gurnadi Ridwan melalui pesan singkat, Selasa, 8 Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.