Pelantikan Presiden, Para Kepala Daerah Diminta Gelar Doa Bersama

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat melakukan simulasi pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019. Simulasi pengamanan tersebut dilakukan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan dilaksanakan pada Minggu, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat melakukan simulasi pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019. Simulasi pengamanan tersebut dilakukan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan dilaksanakan pada Minggu, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Menteri Dalam Negeri menginstruksikan para kepala daerah menggelar doa bersama untuk kelancaran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2019-2024. Pelantikan akan dilakukan pada Minggu 20 Oktober 2019. 

    Adanya instruksi itu diungkap Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Jumat 18 Oktober 2019. Di kota itu, instruksi ditunaikan dengan doa dan zikir bersama ulama dan umaro. "Banyak sekali yang menghadirinya," katanya ditemui usai Salat Jumat di Masjid Pemerintah Kota Tangerang Selatan. 

    Menurut Benyamin, mengutip pesan menteri dalam negeri, pelantikan presiden adalah bagian dari perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara. "Tidak mungkin disebutkan Indonesia tanpa presiden. Sehingga kalau ada penolakan harganya terlalu mahal untuk Indonesia," ujarnya.

    Benyamin mendorong setiap ketidaksetujuan atau penolakan terhadap pemerintah dilakukan lewat mekanisme demokrasi. Dia menyayangkan kalau ada yang melakukan aksi penolakan saat presiden dan wakil presiden telah terpilih. 

    Sebelumnya, Kepolisian Resor Tangerang Selatan dan TNI wilayah setempat juga mengantisipasi adanya aliran massa ke Jakarta untuk agenda penolakan pelantikan presiden tersebut. Sebanyak 250 personel gabungan disiagakan. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.