TEMPO.CO, Jakarta - Tim Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration tahap 2 alias JUTPI 2 memperkirakan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun pada 2018. Pimpinan Proyek JUTPI 2, Junkichi Kano, mengatakan Rp 40 triliun habis untuk biaya operasional kendaraan dan Rp 60 triliun terbuang untuk waktu perjalanan.
"Ini merupakan dampak ekonomi yang sangat besar yang didapatkan dari kemacetan lalu lintas (traffic congestion)," kata Kano saat konferensi pers di Hotel The Westin, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Oktober 2019.
Angka tersebut diperoleh dari hasil survei JUTPI 2 di Jabodetabek pada 2018. Kano memaparkan kerugian Rp 100 triliun setara dengan kehilangan sekitar Rp 3 juta per tahun yang dialami setiap orang di Jabodetabek. Data JUTPI 2 sama dengan survei Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di tahun yang sama.
Kano menyampaikan jumlah Rp 100 triliun sama dengan empat persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabodetabek. Menurut dia, 1,5 persen PDRB Jabodetabek dapat membangun jalur kereta moda raya terpadu (MRT) Koridor 1. MRT Koridor 1 terdiri dari dua fase.
Fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran HI yang memerlukan biaya Rp 16 triliun. Selanjutnya fase 2 yang melintang dari Bundaran HI-Kampung Bandan dengan biaya Rp 22,5 triliun.
"Kemacetan lalu lintas merupakan situasi yang sangat krusial di Jabodetabek. Rp 100 triliun dapat membangun MRT Utara-Selatan (Koridor 1)," jelas Kano.
Hari ini JUTPI 2 menggelar pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan (stakeholders) sehubungan dengan pengembangan sistem transportasi publik di Jabodetabek. Pihak yang terlibat di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Pemerintah DKI, Pemerintah Banten, dan Pemerintah Jawa Barat.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Multimodal Transportation System, Tulus Hutagalung, menyatakan pertemuan itu merupakan bentuk kerja sama teknis pemerintah dengan JUTPI. Tujuannya, Tulus mengutarakan, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengembangkan perencanaan sistem transportasi massa di Indonesia.
"Ini sebagai masukan karena sebelum action, kami harus ada data dan perencanaannya. Selama ini kami kan lemah, dasar datanya tidak kuat," ucap Tulus. "Tidak ada proyek langsung."
