Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TPF Komnas HAM: Polisi Lakukan Kekerasan pada Kerusuhan 22 Mei

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Seorang pria berjalan melewati ban yang terbakar dalam kerusuhan 22 Mei di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Sampai saat ini, aparat dibantu masyarakat masih bersiaga di lokasi tempat terjadinya kericuhan. REUTERS/Willy Kurniawan
Seorang pria berjalan melewati ban yang terbakar dalam kerusuhan 22 Mei di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Sampai saat ini, aparat dibantu masyarakat masih bersiaga di lokasi tempat terjadinya kericuhan. REUTERS/Willy Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan polisi melakukan tindakan kekerasan dalam kerusuhan 22 Mei di sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu. Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan mereka menemukan banyak tindak kekerasan dilakukan aparat polisi kepada anak-anak yang ikut dalam aksi demonstrasi yang berakhir ricuh tersebut.

"TPF Komnas HAM menemukan bahwa telah terjadi penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang dilakukan anggota polri," kata Wakil Ketua TPF Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara di kantornya, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019.

Beka menuturkan salah satu korban kekerasan oleh kepolisian berinisial BG. Korban, menurut BK, diseret dan dianiaya polisi di Jalan Kota Bambu Utara I Jakarta Barat. Selain itu, ada pula seseorang yang dianiaya dan dikeroyok, oleh anggota Brimob di Kampung Bali, Jakarta Pusat pada 23 Mei 2019.

Video penganiayaan di Kampung Bali tersebut sempat viral. Polisi sempat menyatakan bahwa pria yang dipukuli di halaman masjid itu bernama Andri Bibir. Belakangan diketahui bahwa korban adalah Markus Ali. Komnas HAM membenarkan bahwa korban penganiayaan bernama Markus, bukan Andri.

Akibat penganiayaan itu Markus mengalami koma dan dirawat di rumah sakit. Kepolisian menghukum sepuluh anggotanya yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap Markus dengan kurungan 21 hari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain dua korban itu, polisi menyatakan kekerasan juga dialami oleh anak-anak yang menjadi peserta aksi.

"Mereka mengaku telah dikeroyok, dipukul dan ditendang ketika hendak ditangkap, ditahan dan diperiksa," kata Beka.

Menurut Beka, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian seperti pada kerusuhan 22 Mei itu tak bisa dibenarkan meski disebabkan faktor kelelahan dan emosi. Maka itu, komisi mendesak kepolisian mengambil tindakan hukum atas peristiwa itu. Sejauh ini, para anggota polisi hanya terkena hukuman disipliner.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Koalisi Sipil Desak Bawaslu Usut Dugaan Polisi Memasang Baliho Prabowo-Gibran di Jatim

19 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Koalisi Sipil Desak Bawaslu Usut Dugaan Polisi Memasang Baliho Prabowo-Gibran di Jatim

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis mendesak Bawaslu, Kompolnas, dan Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur.


Komnas HAM Soroti Penyalahgunaan Media Sosial dalam Kasus TPPO

22 hari lalu

Ilustrasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking. REUTERS/Maxim Shemetov
Komnas HAM Soroti Penyalahgunaan Media Sosial dalam Kasus TPPO

Menurut Komnas HAM, pola scamming memiliki tahapan untuk menjebak para pekerja imigran, salah satunya menggunakan media sosial.


Komnas HAM Tekankan Pengetahuan dan Prosedural Rekrutmen Calon TKI dalam Kurangi TPPO

23 hari lalu

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro dalam membuka kegiatan Konferensi Regional
Komnas HAM Tekankan Pengetahuan dan Prosedural Rekrutmen Calon TKI dalam Kurangi TPPO

Komnas HAM menyebut kasus TPPO adalah dampak dari rekrutmen yang non-prosedural dan tidak memiliki izin yang jelas dari pemerintah.


Ketua Prabowo Mania 08 Tantang Ganjar Ungkap Aktor Pelanggaran HAM 27 Juli 1996

29 hari lalu

Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer memberikan keterangan pers di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Beredar isu Prabowo mencekik dan menampar seorang wakil menteri (wamen) dalam suatu rapat di Istana Negara. Isu itu mulanya disebarkan Seword TV melalui akun YouTube mereka pada 17 September 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Prabowo Mania 08 Tantang Ganjar Ungkap Aktor Pelanggaran HAM 27 Juli 1996

"Saya nantangin, berani tidak Ganjar teriak aktor pelanggar HAM?" kata Ketua Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer.


Festival HAM 2023, Ketika Anak Muda Bicara Hak Asasi

41 hari lalu

Pembacaan Deklarasi Suara Orang Muda di penutupan Festival HAM, Singkawang Kalimantan Barat, 18 Oktober 2023. TEMPO/ILONA ESTERINA
Festival HAM 2023, Ketika Anak Muda Bicara Hak Asasi

Sejumlah anak muda mengeluhkan soal kurangnya ruang bagi mereka untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.


Merayakan Keberagaman dan Hak Asasi di Singkawang

41 hari lalu

Pembacaan Deklarasi Suara Orang Muda di penutupan Festival HAM, Singkawang Kalimantan Barat, 18 Oktober 2023. TEMPO/ILONA ESTERINA
Merayakan Keberagaman dan Hak Asasi di Singkawang

Festival HAM 2023 digelar di Kota Singkawang, Kalimantan Barat


Komnas HAM Berharap Pemilu 2024 Ramah HAM

48 hari lalu

Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) didampingi Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Deputi Protokol Pers dan Media Setpres Bey Machmudin bersiap menyampaikan keterangan pers usai bertemu Presiden Joko widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. Presiden Joko Widodo menerima anggota Komnas HAM periode 2022-2027 dan membahas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu baik yudisial maupun non-yudisial. ANTARA/Sigid Kurniawan
Komnas HAM Berharap Pemilu 2024 Ramah HAM

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, mengatakan pemilu ramah ham adalah kesiapan negara menyediakan sarana prasarana kepada warga.


Komnas HAM: Negara Harus Fasilitasi Pemilu untuk Diakses Semua Warga

48 hari lalu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Hasyim Asyari dan anggota Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi dalam deklarasi Pemilu Ramah HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta, Ahad, 11 Juni 2023. TEMPO/Rosseno Aji
Komnas HAM: Negara Harus Fasilitasi Pemilu untuk Diakses Semua Warga

Komnas HAM mengatakan, negara harus menyediakan fasilitas kepada warga negara supaya hak politik dalam mengikuti pemilihan umum terpenuhi.


Bolehkah Pinjol Laporkan Nasabah Gagal Bayar ke Polisi? Ini Penjelasannya

51 hari lalu

Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin 6 Februari 2023, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bersungguh-sungguh mengawasi pinjaman online (pinjol) yang kian menjamur
Bolehkah Pinjol Laporkan Nasabah Gagal Bayar ke Polisi? Ini Penjelasannya

Bolehkan perusahaan pinjaman online atau Pinjol laporkan nasabah yang gagal bayar ke polisi?


Sosialisasi Gunakan Aparat Gabungan, UIII Disebut Tak Hormati Proses di Komnas HAM

52 hari lalu

Ahli waris tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya menggeruduk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Sosialisasi Gunakan Aparat Gabungan, UIII Disebut Tak Hormati Proses di Komnas HAM

LBH Jakarta mengecam apa yang dilakukan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) bersama aparat gabungan pada Minggu, 8 Oktober 2023.