TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto atau Tina Toon meminta setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memberikan tanda khusus untuk program prioritas yang menelan anggaran besar. Sebab, legislator merasa kesulitan untuk menyisir seluruh anggaran yang mencapai puluhan ribu.
"Kadang kan kami bisa skip (terlewat) juga," kata Tina dalam rapat Komisi A bersama SKPD di DPRD DKI, Kamis, 31 Oktober 2019.
Tina mencontohkan beberapa anggaran besar dengan nilai Rp 90 miliar hingga ratusan miliar ada di hampir semua dinas yang ada di DKI. Anggaran tersebut, kata dia, perlu diberi tanda agar dewan bisa fokus mencermati apakah anggaran tersebut masuk akal atau tidak.
"Anggaran-anggaran besar itu kita perlu dibold (diberi huruf bergaris tebal), diapakan kek supaya betul-betul kami bisa fokus di situ, dengan keterangan," ujarnya.
Selain itu, anggaran prioritas aparatur pemerintah juga perlu memberi keterangan terhadap program yang anggarannya ditambah, dikurangi atau dihilangkan. "Agar kami lebih mudah mengawasinya."
Selain itu, Tina mengingatkan agar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI tidak asal memasukan anggaran pada plafon anggaran 2020. "Untuk Bappeda seperti kemarin saya sudah sampaikan juga, bahwa mohon untuk input info ke publik itu jangan main-main."
Sebelumnya, rencana plafon anggaran DKI untuk tahun depan mendapat sorotan karena sejumlah komponen yang dinilai janggal. Beberapa diantaranya adalah anggaran untuk lem aibon senilai Rp 82,8 miliar dan pulpen senilai Rp 123 miliar. Temuan tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD dari Fraksi PSI William Aditya Sarana.
Mengenai persoalan itu, Anies membenarkan memang data sejumlah kegiatan dalam rancangan APBD 2020 dengan nilai anggaran yang janggal. Dia mangaku sudah mereview secara internal temuan-temuan tersebut.
Anies Baswedan memisalkan salah satu item anggaran dengan nilai aneh yang ditemukan di rancangan APBD DKI 2020 adalah belanja ballpoint rotring Rp 35 miliar bahkan pengadaan alat tulis kantor senilai Rp 1,6 triliun.
