Syaefulloh mengatakan saat ini dana-dana janggal yang sementara tersebut telah tergantikan oleh kebutuhan ril dari sekolah-sekolah. "Misalkan belanja air, alat kebersihan, alat laboratorium, belanja alat listrik, alat rumah tangga, bahan peraga, internet, makan minum, AC, CCTV dan sebagainya. Seluruh Alat Tulis Kantor yang di dalamnya kemungkinan termasuk lem itu hanya Rp 22 miliar untuk Jakarta Barat ya. Sudah disesuaikan," ucapnya.
Saat ini, tambah Syaefulloh, setelah dilakukan penyisiran anggaran yang tidak terlalu mendesak, posisi belanja langsung Dinas Pendidikan DKI sekitar Rp 8,9 triliun, belanja dana hibah (bantuan sekolah swasta, PAUD) sekitar Rp 5 triliun dan belanja tidak langsung sekitar Rp 9 triliun.
"Total yang diajukan Rp 23 triliun, terdiri dari belanja langsung, dana hibah serta belanja tidak langsung yang lebih banyak dialokasikan untuk rehabilitasi 86 sekolah. Namun pembahasan ini belum selesai sesuai arahan gubernur kami terus lakukan penyisiran," katanya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyoroti beberapa anggaran yang janggal seperti lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan.
ANTARA
