Selain itu lanjut Desie, DKI juga harus memperhatikan lokasi pembangunan rumah DP nol rupiah, agar merata dirasakan oleh warga Jakarta. "Jangan hanya tertumpu di suatu wilayah," ujarnya.
Sedangkan Fraksi PKS menyoroti lambatnya penetapan penghuni rumah DP nol persen. "Proses yang tidak pasti dan tidak jelas," ujar ketua Fraksi PKS Mohamad Arifin dalam rapat paripurna.
Padahal kata Arifin banyak masyarakat yang ingin mendaftar untuk mendapatkan rumah DP nol rupiah. PKS meminta agar Anies mengevaluasi prosedur untuk memiliki rumah DP nol rupiah.
Dalam kesempatan yang sama Fraksi Gerinda malah menyayangkan pemangkasan anggaran rumah DP nol rupiah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar. "Ini harus menjadi perhatian dan mencari skema padanaan dari DKI," ujar anggota Fraksi Gerindra Purwanto. Purwanto menyebutkan bahwa program tersebut merupakan kegiatan prioritas dalam menyediakan hunian bagi masyarakat Jakarta.
![Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani berjalan ke tempat pemungutan suara (TPS) 053 diiringi tarian Betawi di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, 15 Februari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/02/14/id_1279710/1279710_720.jpg)
