Kalla Minta Proyek Listrik 10 Ribu Megawatt Tak Dihalangi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Banten:Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pembangunan proyek 10 ribu megawatt tidak banyak dihalangi oleh birokrasi perizinan yang bertele-tele dan masalah hukum yang tidak substansial. Pasalnya, proyek ini bukan termasuk proyek normal, namun proyek supercepat yang dinaungi oleh Peraturan Presiden No 71 Tahun 2006 yang mengatur penyelesaian pembangunan sampai September 2009."Karena listrik sudah melampaui kapasitasnya, ada pemadaman untuk mengimbangi hal tersebut. Kita akhirnya disebut Republik Gulita," ujar Kalla, saat meninjau pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Labuan, Banten, Jawa Barat, Ahad (13/7).Kalla meminta pemerintah propinsi, kabupaten/kotamadya, instansi kepolisian dan kejaksaan di daerah tidak menghambat proses pembangunan proyek 10 ribu megawatt. "Karena kalau seperti sekarang, pemadaman bergilirin memang tidak ada, tetapi dipindahkan kepada pekerjaan bergilir," ujarnya.Setidaknya, Kalla melanjutkan, sampai 2010 diharapkan sudah masuh tambahan kapasitas dari pembangkit program 10 ribu Megawatt, minimal 7000 ribu megawatt. "Tahun depan juga akan dimulai pembangunan tahap ke dua sehingga bisa nyambung tambahan pada 2011," kata Kalla.Menurut dia, dengan adanya pembangkit dengan bahan bakar batu bara, khususnya Labuan, di samping bisa mengatasi kekurangan pasokan listrik, juga bisa menghemat subsidi bahan bakar yang masih digunakan pembangkit listrik. "Kalau Labuan ini sudah dibangun, penghematannya bisa mencapai Rp 3 triliun," kata Kalla.Sementara itu, dalam paparannya di depan Wakil Presiden, Project Director PLTU 2 Labuan Andi Pakerangi menyatakan proses pembangunan secara keseluruhan sudah mencapai 64 persen. "Namun ada kendala, soal perizinan yang lama, dan adanya tudingan kami melakukan mark up pengadaan lahan ini," ujar dia.Menurut Andi, jika proyek ini tidak diselesaikan akan menghambat pembangunan proyek secara keseluruhan sehingga Unit I tidak bisa dioperasikan pada Maret 2009. "Kalau kami tidak selesai juga bisa kena pinalti karena mlanggar Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006," kata dia.Pembangunan PLTU ini sebagian besar didanai kredit perbankan nasional dari BNI, Mandiri dan BRI kurang lebih senilai US$ 290 juta. Proyek ini menyerap tenaga kerja sekitar 4.500 orang dan hanya melibatkan tenaga asing sebanyak 2 persen.Anton Aprianto

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.