Gencar Razia Pajak, BPRD Incar Rp 1 Triliun Hingga Akhir Tahun

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam razia gabungan Polres Jakarta Selatan dan BPRD DKI Jakarta di Samsat Keliling depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam razia gabungan Polres Jakarta Selatan dan BPRD DKI Jakarta di Samsat Keliling depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPRD DKI Jakarta menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama mencapai Rp 14,4 triliun pada akhir tahun 2019. Sampai saat ini, target pengumpulan pajak tersebut masih kurang Rp 1 triliun.

    "Jadi dalam waktu kurang dari satu bulan ini kami akan mengejar target tersebut," ujar Kepala Unit PKB dan BBNKB Jakarta Selatan Khairil Anwar di kawasan PIM, Jakarta Selatan, Rabu, 11 November 2019.

    Khairil menerangkan, untuk PKB pihaknya menargetkan pendapatan sebanyak Rp 8,8 triliun. Sampai saat ini baru terealisasi 94 persen atau sekitar Rp 8,3 triliun. Sedangkan dari BBNKB, Khairil menargetkan ada pemasukan sebesar Rp5,6 triliun, namun baru terealisasi sebesar 90 persen atau sekitar Rp 5,1 triliun. "Kami optimistis target bisa tercapai," kata Khairil.

    Untuk mengejar pemasukan tersebut, Pemprov DKI tengah gencar melakukan operasi dari pintu ke pintu dari awal hingga akhir bulan Desember 2019. Kendaraan masyarakat yang terjaring razia akan ditempeli stiker sebagai bentuk peringatan.

    Jika tak ada tanggapan atas peringatan stiker itu, petugas akan melakukan sita rela atas unit kendaraan tersebut. Penyitaan akan mulai dilakukan pada tahun 2020 oleh BPRD dibantu KPK dan Kepolisan Daerah Metro Jaya.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.