BPBD: Banjir Surut di DKI, tapi Masih Ada 666 Pengungsi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga terdampak banjir beraktivitas di tenda pengungsian di kawasan Stasiun Rawa Buaya, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020. ANTARA/Fauzan

    Warga terdampak banjir beraktivitas di tenda pengungsian di kawasan Stasiun Rawa Buaya, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020. ANTARA/Fauzan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menyatakan banjir telah surut di seluruh Ibu Kota pada Rabu, 8 Januari 2020. Kepala Pusat Data dan Analisis BPBD DKI, Muhammad Ridwan, mengatakan meski banjir telah surut, tapi masih ada pengungsi yang belum menempati rumah mereka.

    Hingga hari ini pukul 06.00, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 666 orang. Mereka berasal dari kawasan Jakarta Barat 602 pengungsi dan Jakarta Timur 64 pengungsi. "Pengungsi masih ada di Semanan, Jakarta Barat; dan Kramatjati, Jakarta Timur," kata Ridwan melalui keterangan tertulisnya, hari ini.

    Ia menuturkan empat wilayah di Ibu Kota yang terendam banjir sebagian besar sudah surut sejak hari kedua hingga keempat banjir di DKI. Hanya kawasan Semanan, Jakarta Barat, yang airnya baru benar-benar surut hari ini. "Yang lama surutnya di kawasan Semanan berada di RT1/ RW1."

    Ridwan menjelaskan saat ini masih ada pengungsi yang berada di lokasi penampungan karena rumah mereka belum dibersihkan seluruhnya. Hingga hari ini sebagian pengungsi masih terus membersihkan rumah mereka dari sisa sampah dan lumpur. "Sekarang dalam tahap pembersihan rumah mereka."

    Kepala BPBD DKI Subejo, mengatakan banjir merendam kawasan Semanan selama sepekan karena wilayah tersebut berada di cekungan. Jadi, untuk menguras air dari kawasan tersebut hanya mengandalkan pompa. "Di sana air tidak bisa mengalir langsung ke kali."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dijen Imigrasi Ronny Sompie Dicopot Terkait Harun Masiku

    Pencopotan Ronny Sompie dinilai sebagai cuci tangan Yasonna Laoly, yang ikut bertanggung jawab atas kesimpangsiuran informasi kasus Harun.