Revitalisasi Monas, Pengelola Klaim Pohon Direlokasi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisi D DPRD DKI melakukan inspeksi mendadak di lokasi revitalisasi kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, 20 Januari 2020. Revitalisasi Monas oleh Pemerintah Provinsi DKI disorot lantaran menebang ratusan pohon di kawasan itu. Tempo/Imam Hamdi

    Komisi D DPRD DKI melakukan inspeksi mendadak di lokasi revitalisasi kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, 20 Januari 2020. Revitalisasi Monas oleh Pemerintah Provinsi DKI disorot lantaran menebang ratusan pohon di kawasan itu. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monumen Nasional (Monas), Isa Sanuri, mengklaim pohon- pohon yang ditebang oleh pengelola sebenarnya direlokasi atau dipindahkan ke area lain.

    "Itu sebenarnya bukan ditebang begitu saja. Jadi pohon-pohon itu akan dipindahkan. Kalau tidak bisa dipindahkan akan kami buat baru (pohon-pohon)," ujar Isa, Senin, 20 Januari 2020. 

    Lebih lanjut, Isa mengatakan, sejumlah pohon yang berukuran besar ada sekitar 150 batang sudah dipindahkan ke pelataran Selatan Monas. Sedangkan untuk pohon- pohon kecil dipindahkan ke bagian timur dan barat Monas.

    Pohon- pohon yang dipindahkan itu pun berasal dari kawasan utara Monas yang nantinya akan masuk dalam rencana revitalisasi Monas. Pengelola nantinya akan menyusun pohon pada jalur hijau dan memastikan pengunjung Monas merasa sejuk saat melewati kawasan bersejarah yang telah ada sejak 1975 itu. "Yang jelas tidak sekedar dipindahkan, tapi kami jadikan ruang terbuka hijau," kata Isa Sanuri.

    Sebelumnya, komunitas Koalisi Pejalan Kaki melalui akun resmi Instagram-nya menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ihwal revitalisasi Monas yang menebang pohon-pohon. Langkah itu membuat kondisi Monas yang semula rindang menjadi terasa gersang. 

    "Kami tidak anti pembangunan, yang kami sayangkan adalah bagaimana cara membangunnya. Pohon memiliki manfaat besar, tidak seharusnya ditebang," kata akun koalisi pejalan kaki.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.