Sambangi Fraksi Golkar, Nurmansjah Lubis Bicara Banjir Jakarta

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil calon gubernur DKI Nurmansjah Lubis (batik hijau kedua duduk) bersama Fraksi PKS memperkenalkan diri ke Fraksi Golkar DPRD DKI, 29 Januari 2020. Tempo/Imam Hamdi

    Wakil calon gubernur DKI Nurmansjah Lubis (batik hijau kedua duduk) bersama Fraksi PKS memperkenalkan diri ke Fraksi Golkar DPRD DKI, 29 Januari 2020. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil gubernur DKI Nurmansjah Lubis menilai permasalahan banjir menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan bersama. Menurut Nurmansjah, banjir di ibu kota hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pusat.

    "Kalau banjir harus koordinasi pemerintah pusat dan daerah penyanggah. Kalau hanya DKI saja nggak bisa kelar," kata Nurmansjah usai menyambangi Fraksi Golkar DPRD DKI, Rabu, 27 Januari 2020.

    Menurut Nurmansjah, program penanggulangan banjir harus berjalan seimbang antara pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, masyarakat pun turut membantu dengan menjaga lingkungan mereka dan tidak buang sampah sembarangan. "Itu jadi PR kita bersama."

    Selain banjir, Nurmansjah melihat perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk berwirausaha. DKI pun juga mempunyai target mengembangkan 200 ribu wirausaha baru hingga 2022, sebagai janji kampanye gubernur. "200 ribu itu jumlah yang cukup besar untuk jadi wirausaha," ujarnya.

    Jika terpilih menjadi wagub DKI, Nurmansjah menyatakan bakal berusaha membantu gubernur merealisasikan janjinya dan menjadi teman diskusi yang kritis bagi Anies Baswedan. "Kritis itu kan harus diperlakukan juga," ujarnya.

    Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan pemerintah gubernur Anies Baswedan masih mempunyai waktu 2,5 tahun ke depan. Menurut Baco, gubernur membutuhkan wakil yang paham dan berkomitmen tinggi untuk membangun ibu kota.

    "Sisa waktu 2,5 tahun ke depan ini menjadi sangat penting karena ada transisi perpindahan ibu kota dari pulau Jawa (ke Kalimantan)," katanya. "Jadi kalau gubernur dan wagub tidak kuat, tak bisa bergandengan tangan dengan DPRD atau Legislatif maka akan tidak maksimal proses itu."

    Baco melihat komunikasi antara eksekutif dan legislatif selama ini juga kurang baik. Ia berharap wagub yang nantinya terpilih bakal menjadi jembatan penghubung antara eksekutif dan legislatif agar bekerja dengan baik. "Kalau eksekutif dan legislatifnya akur maka akan banyak manfaat dan yang paling beruntung adalah rakyat Jakarta," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.