TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian Perhubungan membantah bahwa pembangunan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama dibatalkan. Namun kementerian mendorong pemerintah DKI untuk mengintegrasi trase LRT dengan pembangunan MRT Balaraja - Cilarang.
"Prinsipnya kementerian tidak membatalkan LRT koridor Timur-Barat, kami meminta DKI untuk mensiknkronkan dengan pembangunan DKI," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub, Danyo Restyawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa 4 Februari 2020.
Danto mengatakan setiap proses pembangunan dan pengembangan transportasi di Jabodetabek harus berpedoman dengan Perpres 55 tahun 2018, tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.
Danto menyebutkan Perpres 55 tahun 2018 tersebut menjadi acuan dalam program strategis dan pembangunan transportasi secara terpadu dan terintegrasi.
Menurut Danto, salah satu proses dalam pengembangan transportasi khususnya jalur kereta api adalah pengajuan trase. "Silakan Pemda ajukan trase untuk pembangunan koridor Timur-Barat namun tetap mengacu ke RITJ," katanya.
Sebelumnya anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan proyek LRT Pulogadung-Kebayoran Lama.
Menurut Gilbert LRT fase 2a tersebut tak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030. Nomenklatur rencana pembangunan LRT, kata Gilbert, juga tidak disebutkan dalam peta rencana struktur ruang.
"LRT Fase 2a ini tidak sesuai dengan RDTR. Kedua tidak ada nomenklatur, ketiga tidak sesuai dengan kebijakan MRT dari pusat," ujarnya.
