KPAI Sebut Pemain Tiktok Challenge Berpotensi Menjadi Disabilitas

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aplikasi TikTok. REUTERS/Danish Siddiqui/Illustration

    Aplikasi TikTok. REUTERS/Danish Siddiqui/Illustration

    TEMPO.CO, Jakarta - Video TikTok Challenge dengan gerakan berbahaya menyebarluas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)meminta masyarakat tidak menyebarkan video tersebut karena rentan ditiru oleh anak-anak.

    Anggota KPAI Jasra Putra menilai adegan berbahaya itu bisa menyebabkan seseorang cedera dan berisiko menjadi disabilitas atau mengalami kerusakan syaraf jika ditiru.

    "TikTok tidak menghentikan penyebarluasannya. Apalagi seperti diketahui pengguna TikTok kebanyakan anak anak dibawah umur," kata anggota KPAI Jasra Putra melalui pesan singkat, Sabtu, 15 Februari 2020

    Dalam video TikTok Challenge yang beredar, terdapat tiga orang yang melakukan permainan itu. Dua orang di sisi kiri dan kanan meminta pemain yang berada di tengah untuk melompat. Setelah pemain yang tengah melompat, lalu dua orang yang ada di kedua sisinya menendang atau menjegal kaki orang yang di tengah saat melompat hingga terjatuh.

    KPAI menyesalkan tindakan berbahaya dalan video ini diikuti dan menjadi bahan tertawaan. Padahal, risiko yang berpotensi terjadi tidak sebanding dengan permainan itu.

    Menurut dia, video yang menampilkan TikTok Challenge itu harus segera diblokir karena permainan itu berpotensi ditiru anak-anak Indonesia. Apalagi pemahaman anak-anak belum bisa menganalisa dampaknya.

    "Umumnya pengguna TikTok adalah peniru gerakan sebelumnya. Tentu sangat membahayakan generasi peniru kita," ujarnya.

    Kata Jasra, TikTok perlu mempertimbangkan persetujuan gerakan-gerakan yang mengarah pada kekerasan, ancaman jiwa, kriminal dan diskriminasi. KPAI meminta pertanggungjawaban TikTok bila akhirnya peringatan ini tidak diindahkan

    "Apalagi kemudian terdengar jatuh korban. Pemerintah perlu memberi perhatian khusus atas peredaran TikTok dengan rekaman gerakan seperti ini.

    Jasra meminta para medis dan tenaga kesehatan berbicara bahaya gerakan TikTok tersebut. Para pengguna TikTok perlu mengenal lebih jauh resiko gerakan tersebut melalui para aktivis disabilitas.

    "Mereka (aktivis disabilitas) menganjurkan untuk tidak melakukannya, bahkan melarang keras," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.