Forum Seniman Ragukan Janji-janji Jakpro dalam Revitalisasi TIM

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara aktivitas revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.  Revitalisasi TIM sempat mengundang polemik, namun Jakpro menyatakan sudah mengakomodir masukan dari seniman untuk merancang ulang proyek revitalisasi TIM di Cikini, Jakarta Pusat. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Foto udara aktivitas revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. Revitalisasi TIM sempat mengundang polemik, namun Jakpro menyatakan sudah mengakomodir masukan dari seniman untuk merancang ulang proyek revitalisasi TIM di Cikini, Jakarta Pusat. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -Koordinator Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (FSPTIM) menyangsikan pernyataan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait tak akan mengkomersialisasi kawasan pusat kesenian itu usai revitalisasi TIM.

    Koordinator FSPTIM Tatan Daniel menyebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Jakpro akan mencari keuntungan dari biaya penyertaan modal daerah revitalisasi TIM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI.

    Ia pun menyatakan FSPTIM menolak Jakpro sebagai pengelola TIM nantinya. Mereka khawatir TIM akan menjadi area komersialisasi dan diisi dengan kegiatan yang tak berhubungan dengan kesenian.

    “Kami tolak Jakpro nyari duit di sini. Ini ruang ekspresi untuk para seniman,” ujar Tatan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.

    Tatan merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Nomot 63 Tahun 2019 tertanggal 2 Juli 2019 tentang penugasan kepada PT Jakpro untuk revitalisasi kawasan TIM. Pada Pasal 7 poin 1 Bagian Keempat Pergub tersebut dikatakan bahwa Jakpro ditugaskan mengelola dan merawat prasarana dan sarana TIM dalam jangka waktu 28 tahun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.