PKS Sebut Anies Kewalahan Hadapi Banjir karena Tak Ada Wagub

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeringkan keringat di sela-sela kampanye perdana di pasar Tebet, Jakarta, 28 Oktober 2016. Anies maju bersama Cawagub Sandiaga Uno. ANTARA/M Agung Rajasa

    Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeringkan keringat di sela-sela kampanye perdana di pasar Tebet, Jakarta, 28 Oktober 2016. Anies maju bersama Cawagub Sandiaga Uno. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DKI Muhammad Arifin melihat Gubernur DKI Anies Baswedan kewalahan dalam menanggulangi banjir di ibu kota. Menurut Arifin, Anies kelimpungan menangani banjir lantaran seorang diri memimpin ibu kota.

    "Gubernur terlihat agak kewalahan (tangani banjir), makanya itu lah urgensi perlunya wagub (wakil gubernur)," kata Arifin di Fraksi PKS DPRD DKI, Senin, 24 Februari 2020.

    Arifin berujar pemilihan wagub DKI mesti disegerakan untuk mendukung kinerja mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu. Menurut dia, dampak banjir yang lama ditangani karena gubernur terlihat bekerja sendiri.

    Selain itu, Arifin melihat satuan kerja perangkat daerah juga tidak menjalankan instruksi Anies dalam menanggulangi banjir. Terutama Dinas Sumber Daya Air yang mempunyai kewajiban dalam penanggulangan bah di ibu kota. "Arahan gubernur tidak dilakukan untuk berkolaborasi," ujarnya.

    Dengan adanya wagub, kata dia, Anies bisa berbagi tugas dalam menanggulangi banjir di Jakarta. Ia berharap dalam waktu dekat wagub DKI bisa segera terpilih. "Biar bisa mensupport kinerja Pak Gubernur."

    Partai pengusung Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur 2017, Gerindra dan PKS telah mengajukan dua nama baru untuk menjadi calon wagub menggantikan Sandiaga Uno yang mundur pada Agustus 2018. Keduanya adalah Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria yang diusung Gerindra.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara