Jam Pulang Kantor, Lalu Lintas di Jakarta Timur Ramai

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Lalu Lintas sejumlah ruas jalan di Jakarta Timur terpantau ramai dilalui kendaraan umum maupun pribadi pada jam pulang kantor, Selasa sore, 7 April 2020.

    "Sore ini kelihatannya memang normal lagi. Padahal tiga Minggu terakhir kami rasain sepi," kata warga Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Suryo (42) di Jakarta.

    Situasi itu tampak di Jalan Oto Iskandardinata (Otista) dekat Mapolsek Jatinegara.

    Lalu lintas tampak ramai namun lancar di sejumlah persimpangan jalan, bahkan di beberapa titik lampu lalu lintas terjadi kepadatan.

    Suryo mengatakan, situasi kendaraan yang mulai ramai dirasakan sejak Senin (6/4), setelah tiga pekan sebelumnya sempat sepi.

    "Sore ini malah lebih ramai dari Senin kemarin. Di beberapa titik mulai macet. Mungkin sebagian sudah ada yang masuk kerja lagi. kemarin-kemarin kan mereka libur. Tiga minggu terakhir ini kita ngerasain jalanan sepi banget," katanya.

    Keramaian pengendara tidak hanya tampak di jalan protokol, namun juga di Tol Dalam Kota Jakarta.

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo membenarkan adanya kenaikan lalu lintas kendaraan di wilayah Jakarta sejak Senin, 6 April 2020.

    "Gerbang Tol Halim mengalami kenaikan sekitar 817 unit dari lalu lintas sebelumnya sekitar 21 ribu kendaraan," katanya.

    Kendaraan di Gerbang Tol Cililitan meningkat 2.108 unit dari hari sebelumnya sebanyak 23 ribu unit kendaraan.

    "Terjadi kenaikan di empat gerbang utama, baik yang dari arah Bogor, Bekasi, maupun arah Tangerang menuju Jakarta," kata Sambodo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.