Anies Baswedan Sebut Mobilitas Orang Masih Tinggi Saat PSBB

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan melihat pergerakan warga masih tinggi saat penerapan masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta. Masalah itu menjadi pembahasan utama dalam evaluasi pembatasan sosial antara Pemerintah Provinsi DKI, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

"Tiga hari pertama bersamaan dengan hari libur nasional dan akhir pekan, Jakarta relatif lengang, lalu lintas amat sepi, dan masyarakat banyak kegiatan di rumah atau di lingkungannya," kata Anies saat konferensi pers secara daring di Balai Kota DKI, Senin malam, 13 April 2020. "Sehingga kami mengapresiasi sekali masyarakat yang memilih untuk berada di rumah."

Namun, situasi Ibu Kota berubah ketika hari kerja pada Senin ini. Suasana Ibu Kota menjadi lebih ramai saat pembatasan sosial. Hal itu, terlihat dari pergerakan warga yang lebih tinggi dari sebelumnya. "Kami menyaksikan, khususnya pergerakan dari luar Jakarta ke dalam Jakarta itu masih cukup padat," ujarnya.

Anies menyatakan bakal melakukan sinkronisasi dengan kawasan mitra DKI, agar kebijakan pembatasan sosial ini bisa maksimal. Menurut dia, hari ini pergerakan orang ke Jakarta, masih tinggi karena kawasan mitra DKI belum melakukan pembatasan sosial.

Pada Rabu pekan ini, kata dia, Jawa Barat mulai menerapkan pembatasan sosial dan Provinsi Banten diharapkan segera menyusul untuk menerapkan kebijakan ini agar penularan Covid-19 bisa dicegah.

Menurut Anies, jika kawasan Jabodetabek di tiga provinsi telah menerapkan pembatasan sosial, nantinya penegakan aturan akan lebih mudah dilakukan. Saat ini, kata Anies, telah ada 33 titik pemeriksaan di DKI. Lokasi cek poin itu tersebar di 11 titik perbatasan, 13 stasiun dan terminal, lima pintu tol dan empat cek poin di dalam kota.

"Secara bertahap kami akan menambahkan cek poin. Dan begitu pelaksanaan PSBB ini sinkron di semua tempat, maka proses penindakan atas pelanggaran akan jauh lebih leluasa untuk dilakukan," kata Anies.

Ia mengatakan bakal menindak tegas semua yang melanggar aturan selama masa PSBB Jakarta ini. Masa pembatasan di DKI telah dimulai sejak 10 April hingga 23 April mendatang.

"Perlu kami tegaskan di sini, bahwa kita membutuhkan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat. Pendekatan petugas adalah humanis. Tapi tetap tegas," kata Anies. Ia menginginkan perlindungan kepada seluruh masyarakat di nomor satukan. "Dan itu artinya ketentuan-ketentuan di dalam PSBB supaya ditaati," ujar dia.