Survei SMRC: 31 Persen Warga Jakarta Ingin Mudik

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 11 persen atau 20 juta jiwa masyarakat di Indonesia merencanakan mudik saat Lebaran 2020 nanti menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Survei itu melibatkan 1.200 responden dan dilakukan pada 9 -12 April 2020. 

"Dari 11 persen yang mau mudik itu, paling besar dari Provinsi DKI Jakarta 31 persen atau 6,2 juta jiwa," ujar Direktur SMRC Sirojudin Abbas saat dihubungi Tempo, Jumat 17 April 2020. 

Di urutan kedua sebagai provinsi yang masyarakat merencanakan mudik, Abbas mengatakan ada Jawa Timur. Sebanyak 12 persen atau 2,4 juta masyarakat di sana berencana pulang kampung di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Mereka yang ingin mudik termasuk dari kalangan yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi. 

Saiful mengatakan survei ini hanya melibatkan masyarakat yang berusia di atas 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih. Sehingga jumlah pemudik akan melonjak jika ditambah masyarakat yang mudik bersama anak berusia 17 tahun ke bawah. 

Mengenai alasan mereka tetap mudik di tengah pandemi, Sirojudin mengatakan pihaknya tak memasukkan pertanyaan itu dalam surveinya. "Survei tidak bertanya alasan mereka mudik di tengah pandemi. Pertanyaan di survei hanya apakah pada lebaran tahun ini warga akan mudik atau pulang kampung," kata dia.

Mengenai metode survei kepada 1.200 orang itu, Sirojudin mengatakan pihaknya melakukan wawancara melalui telepon yang dipilih secara acak. Adapun margin of error dari survei ini sebesar 2,9 persen. 

Sebelumnya, pemerintah telah mengimbau agar masyarakat tak mudik di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Sebab, perpindahan penduduk dari episentrum wabah dikhawatirkan membuat penyebaran virus tak terkendali. 

Sirojudin mengatakan hasil survei ini menandakan bahwa imbauan saja tak efektif melarang masyarakat pulang kampung. Menurut dia angka 11 persen dari populasi masyarakat Indonesia atau sekitar 20 juta merupakan jumlah pemudik yang sama seperti tahun lalu. "Makanya, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan lebih tegas soal mudik," kata dia.