Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kejati DKI Bagikan 2.200 Paket Sembako ke PPSU dan Dhuafa

image-gnews
Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) DKI Jakarta Asri Agung Putra membagikan paket sembako kepada petugas PPSU dan petugas kebersihan di Kejati DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Mei 2020. ANTARA
Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) DKI Jakarta Asri Agung Putra membagikan paket sembako kepada petugas PPSU dan petugas kebersihan di Kejati DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Mei 2020. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Tinggi Negeri atau Kejati DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial sebanyak 2.200 paket sembako kepada petugas PPSU dan masyarakat dhuafa, Selasa 5 Mei 2020. Bansos itu diberikan mengurangi beban masyarakat akibat wabah Covid-19 di Ibu Kota.

Wakil Kajati DKI Jakarta Sarjono Turin mengatakan penyaluran paket sembako oleh Kejati atas arahan Kejaksaan Agung untuk melaksanakan bakti sosial peduli masyarakat terkena dampak Covid-19 secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kejati DKI Jakarta.

"Untuk wilayah DKI Jakarta ini penyaluran paket sembako dilakukan di lima Kejari dan Kejati DKI Jakarta," kata Sarjono, Selasa.

Total ada 2.200 paket sembako yang disalurkan, masing-masing Kejari menyalurkan 400 paket sembako, sedangkan Kejati DKI Jakarta menyalurkan 200 paket.

Penerimaan bantuan sosial tersebut diprioritaskan masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial Covid-19 baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Paket-paket ini khusus didistribusikan untuk mencegah penyebaran Covid-19, kita undang hanya perwakilan penerima yakni anggota PPSU Kelurahan Kuningan dan Kelurahan Guntur, serta petugas kebersihan di Kejati," kata Sarjono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sarjono mengatakan penyaluran bansos tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan, menggunakan masker serta menjaga jarak fisik.

Wakil Camat Setiabudi Jan H Osland berterima kasih dengan adanya penyaluran bantuan sosial tersebut, karena banyak masyarakat yang terkena dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Jan, sektor yang paling terpukul dengan adanya wabah ini adalah sektor ekonomi, yakni pedagang kecil yang berjualan di dekat perkantoran. "Artinya bantuan sosial ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami, terlebih dampak pandemi ini memukul usaha masyarakat kecil," kata Jan.

Untuk kedua kalinya Kejati DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial COVID-19 kepada masyarakat tidak mampu. Bansos paket sembako fase pertama disalurkan oleh Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Pusat dan DKI Jakarta kepada pengemudi ojek online dan petugas PPSU awal April 2020.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

4 jam lalu

Seorang pria yang mengenakan masker berjalan melewati ilustrasi virus di luar pusat sains regional di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Oldham, Inggris, 3 Agustus 2020. [REUTERS/Phil Noble]
Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

4 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.


Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

9 jam lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.


Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

23 jam lalu

Dwina Septiani Wijaya. Dok. Peruri
Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.


Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?


Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

2 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.


MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

3 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos


3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

4 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.


Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

4 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.


Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

4 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.