Pengamat Setuju Bantuan Sosial Sembako Diganti Bantuan Tunai

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahandiansyah setuju jika bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 dialihkan dari sembako ke uang tunai.

"Bagusnya memang uang tunai, agar penyalurannya lebih cepat sampai ke masyarakat," ujar Trubus saat dihubungi Selasa, 5 Mei 2020.

Menurut Trubus banyak kendala pembagian bantuan sosial berupa sembako yang dilakukan oleh Pemerintah DKI sejauh ini. Mulai dari data penerima sampai waktu yang cukup lama untuk menyiapkan sembako hingga beres diserahkan.

Trubus menambahkan, pengawasan bansos sembako juga kurang sejauh ini, masih ada warga yang mendapatkan sembako dengan kondisi sudah tidak baik. Selain itu kata dia, pasokan sembako untuk dibagikan sebagai bantuan juga juga tidak bisa terjamin, mengingat masa pandemi yang masih melanda.

"Masalah lainnya itu ketersediaan pangan. Tidak bisa dijamin apakah ke depan pasokan bahan sembako ini masih aman atau tidak," ujarnya.

Trubus mengatakan jika bantuan sosial diserahkan dalam bentuk uang tunai bisa langsung dikirim ke rekening bank penerima, prosesnya pun bisa berjalan lebih cepat. Namun kata dia, tentu harus ada prioritas pengawasan agar bantuan tidak salah sasaran lagi.

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, menyarankan Pemerintah Provinsi DKI mengganti paket bansos dengan uang tunai. Menurut dia, pembagian Bansos berupa sembako cenderung mempunyai kelemahan sehingga kerap menimbulkan hambatan.

Mujiono mencontohkan bantuan sosial tahap satu yang direncanakan selesai pada 18 April 2020 terpaksa mundur hingga 24 April 2020. "Ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu," katanya.

Menurut Mujiono, pembagian Bansos berpotensi terhambat karena penyedia bahan kebutuhan, yakni Perumda Pasar Jaya dan mitra kesulitan untuk menyediakan paket kebutuhan.

Mujiono menambahkan penyebab pendistribusian terhambat juga disebabkan adanya kendala dalam pengiriman paket ke penerima. Misalnya karena pengiriman paket terlambat datang sehingga pihak RW minta agar paket tersebut dikirim keesokan harinya.

Banyaknya kendala tersebut, lanjut Mujiyono, harus menjadi evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan bantuan sosial warga terdampak Covid-19. "Pemerintah mesti mempertimbangkan memberikan bantuan langsung kepada keluarga terdampak dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai," tuturnya.