PSBB Bogor Diperpanjang, Wali Kota Bima Arya Siapkan Sanksinya

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Satpol PP Kota Bogor membawa papan informasi dalam razia operasi kepatuhan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Suryakencana, Kota Bogor, Ahad, 3 Mei 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan memberlakukan PSBB secara menyeluruh di 27 Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat mulai tanggal 6 Mei 2020 sebagai upaya menekan angka penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayah Jawa Barat. ANTARA/Arif Firmansyah

    Anggota Satpol PP Kota Bogor membawa papan informasi dalam razia operasi kepatuhan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Suryakencana, Kota Bogor, Ahad, 3 Mei 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan memberlakukan PSBB secara menyeluruh di 27 Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat mulai tanggal 6 Mei 2020 sebagai upaya menekan angka penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayah Jawa Barat. ANTARA/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Kota Bogor resmi mengajukan perpanjangsn Pembatasan Sosial Bersekala Besar alias PSBB Bogor tahap III. Aturan dan sanksi pun tengah digarap Pemkot, untuk memperkuatnya.

    Wali Kota Bogor, Bima Arya, perumusan aturan dan sanksi yang akan diterapkan kini tengah digarap oleh bagian hukum Pemkot dan segera diselesaikan dalam waktu dekat ini. "Belum (selesai), masih di rumuskan," kata Bima kepada Tempo, Senin malam 11 Mei 2020.

    Bima mengatakan rumusan aturan dan sanksi tersebut nanti akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota atau Perwali, yang mana ke depannya Perwali tersebut bisa dijadikan payung hukum atau rujukan aparat pemerintah di bawah dalam menegakannya.

    Bima berharap dengan Perwali tentang sanksi PSBB Bogor ini, bisa menjadikan warganya jauh lebih disiplin dan jika mau berbuat apapun lebih memikirkan efeknya dan penyelenggaran PSBB pun maksimal penerapannya. "Masih dimatangkan (Perwalinya). Besok insya allah finalisasi," ucap Bima.

    Wakil Wali Kota, Dedie Rachim, mengatakan ada beberapa sanksi yang akan dicatumkan dalam Perwali tersebut. Salah satu diantaranya adalah sanksi sosial berupa membersihkan sampah atau lainnya, karena sebisa mungkin menghindari sanksi pidana.

    "Jadi perumusannya sanksi sosial untuk menekan pelanggaran PSBB. Kita menginginkan sanksi non pidana yang menimbulkan efek jera," kata Dedie.

    Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta, mengatakan Perwali tersebut secara teknis merunut pada Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan pada Pasal 126 menyebut adanya Sanksi Administratif yang dapat dikenakan bagi pelanggar PSBB. Alma menyebut ada enam jenis pembatasan yang dimasukkan dalam norma pelarangan saat PSBB, merunut Perda Nomor 11 Tahun 2018 jo Perwali Nomor 30 Tahun 2020 tentang PSBB. "Diantaranya pembatasan demi pemutusan penyebaran Covid pada moda transportasi umum seperti KRL," kata Alma.

    Alma mengatakan dalam Rancangan Perwali itu disebutkan perihal sanksi administratif bagi pelanggar orang maupun korporasi berupa denda. Lalu jika dalam 1x24 jam si pelanggar tidak melaksanakan, maka dapat diganti dengan sanksi sosial berupa membersihkan sampah dijalan atau menyapu kotoran di jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

    "Saat ini belum selesai. Finalisasinya mengadopsi dari Pergub DKI. Malam ini saya perbaiki dan besok mudah-mudahan selesai," demikian Alma soal rancangan hukuman pelanggar PSBB Bogor tersebut.

    M.A MURTADHO


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.