TEMPO.CO, Jakarta - Komisi E DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk membawa persoalan Formula E terkait biaya komitmen (commitment fee) ke rapat Badan Anggaran (Banggar). Dewan juga akan membahas ihwal kepastian kelangsungan adu balap mobil listrik itu.
Formula E yang sejatinya berlangsung pada 6 Juni 2020 dibatalkan menyusul pandemi Corona. Padahal commitment fee yang telah disetorkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 31 juta poundsterling.
Ihwal commitment fee, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan dalam rapat bersama Jakarta Propertindo (Jakpro) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, para anggota Komisi E sepakat untuk dilakukan penarikan kembali biaya komitmen. Menurut dia, upaya itu membutuhkan sinergi antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.
"Kami rekomendasikan kepada pimpinan dewan supaya menggelar Banggar memanggil TAPD, termasuk BPKD. Kalau memang bisa diselesaikan di sana, nanti bisa selesai, tapi kalau memang harus sampai kepada gubernur akan kami tanyakan," kata Iman.
Baca juga: Uang Komitmen Formula E 2020 Dialihkan untuk Tahun Depan
Ke depannya, Komisi E akan mengundang lagi SKPD terkait bahkan hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyampaikan pendapatnya pada rapat Banggar.
"Kami kan punya hak untuk bertanya kepada gubernur, jadi bisa saja (memanggil). Kemudian hasil Banggar nanti juga bisa disampaikan kepada gubernur karena perwakilan (SKPD) dia kan pasti datang," ujar Iman.
Iman tak menampik, saat rapat kerja hampir semua anggota dewan yang hadir dari berbagai fraksi meminta Pemprov DKI menghentikan ajang balap Formula E dan bukan hanya menundanya. Namun di sisi lain, PT Jakpro yang disebut telah berkoordinasi dengan operator Formula E (FEO) sepakat balapan musim 2020 ditunda pada 2021.
"Kalau keinginan hati ya dibatalkan, tapi kan kami harus mempelajari dulu konsekuensi dalam perjanjian itu (antara DKI dengan FEO). Makanya kami minta evaluasi, nanti saat paparan sikapnya harus gimana," ujar Iman.
Dalam kesempatan itu, Iman menggambarkan ajang balap Formula E di tengah pandemi corona seperti dalam keadaan terjepit. Artinya, sikap Pemprov DKI terhadap balapan ini berada di posisi yang sulit.
"Kita (DKI) kan sudah bayar, tapi kalau tetap dilaksanakan dalam situasi perekonomian dua-tiga tahun ini belum tentu bagus. Ujungnya, pemerintah bayar (biaya komitmen) tapi tidak ada return (dampak bagi Jakarta) dan investasi kan celaka juga," ucap Iman.
Di sisi lain, kata dia, DKI Jakarta sangat memerlukan dana yang cukup besar dalam penanggulangan dampak Covid-19 di ibu kota. Oleh karena itu, Komisi E DPRD DKI masih mencari cara supaya dana komitmen 31 juta poundsterling yang sudah terlanjur dibayar dapat dikembalikan lagi.
Iman menyatakan dewan akan mempelajari kemungkinan sanksi bila commitment fee minta dikembalikan. "Karena ini nggak gampang. Kami juga mau tanya kepada TAPD atau Jakpro, ini masih feasible (layak) atau nggak secara b to b (business to business/ antar bisnis)," ucap Iman.
