Wali Kota Depok Sebut Bansos yang Membusuk Urusan Kantor Pos

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas bersiap mendistribusikan paket bantuan sosial dari Presiden RI yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial di wilayah Rukun Warga (RW) 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit pelaksanaan anggaran program penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.  TEMPO/Nita Dian

    Petugas bersiap mendistribusikan paket bantuan sosial dari Presiden RI yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial di wilayah Rukun Warga (RW) 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit pelaksanaan anggaran program penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Depok – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan busuknya ratusan kilogram telur paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 di gudang penyimpanan merupakan tanggung jawab penuh Kantor Pos. Sebab Kantor Pos merupakan lembaga yang diberi mandat menyalurkan bantuan.

    “Berkenaan dengan paket bansos Provinsi Jawa Barat yang diberitakan banyak membusuk, dengan ini disampaikan tanggung jawab distribusi bansos Provinsi Jawa Barat adalah lembaga yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Kantor Pos,” kata Idris dalam keterangan tertulis, Minggu 28 Juni 2020.

    Idris mengatakan Kantor Pos memiliki tanggungjawab terhadap pendistribusian Bansos Provinsi Jawa Barat hingga ke penerima manfaat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. “Akan tetapi jika ditemukan kendala dengan data penerima, Kantor Pos dapat juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Depok,” kata Idris.

    Secara terpisah, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, mengatakan bansos yang rusak tersebut sudah dimusnahkan. Menurut dia, pemusnahan paket bantuan sudah sesuai dengan SOP apabila tidak tersalurkan dan membusuk. “SOP-nya sudah sangat tegas pengaturannya,” kata Dadang.

    Dadang mengatakan dalam SOP itu barang yang terendap di gudang penyimpanan masuk dalam kategori barang retur karena sebelumnya hendak disalurkan, tetapi tidak berhasil karena ada data yang tidak akurat. “Kantor Pos Cabang dapat memusnahkan pengembalian bantuan non tunai yang komoditas-nya sudah rusak atau tidak layak konsumsi dengan melampirkan Berita Acara Pemusnahan yang dilampiri foto dokumentasi pemusnahan,” ujarnya.

    Sebelumnya, akibat lama tidak tersalurkan sebanyak 300 kilogram telur ayam bansos Covid-19 dari Provinsi Jawa Barat malah membusuk di dalam gudang penyimpanan di Balai Rakyat, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

    Kepala Kantor Pos Depok, Diki Hendrawansah, mengatakan petugas terpaksa melakukan pemusnahan terhadap bahan makanan tersebut karena sudah tidak layak konsumsi. “Ini atas perintah dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, jumlahnya tidak terlalu banyak hanya sekitar 300-an kilo gram,” kata Diki dilokasi pemusnahan, Sabtu, 27 Juni 2020.

    Diki menuturkan pemusnahan dilakukan dengan cara dikubur dalam lubang galian setinggi satu meter di sekitar gudang penyimpanan. Sebagai penyalur bantuan, menurut dia, petugas telah berusaha untuk mengikuti data yang ada. Namun karena pendataan yang diduga tidak akurat menyebabkan bahan makanan tersebut terendap dalam ruangan hingga membusuk.

    “Ada yang alamatnya tidak ditemukan. Masyarakatnya tidak ada dan tidak ditemukan atau mungkin sudah meninggal dan pindah,” kata Diki. Bukan hanya telur, ada sekitar 4.200 paket sembako yang juga teronggok dalam gudang penyimpanan tersebut. Hampir semua paket dalam kondisi rusak.

    Diki menambahkan, ribuan paket bansos Covid-19 yang masih tersisa itu akan diserahkan kembali ke pemerintah “Ini kami serahkan ke pemerintah. Nanti atas instruksi mereka apakah disalurkan ke yayasan atau pesantren menunggu instruksi selanjutnya,” ujar Diki.

    ADE RIDWAN YANDWIPUTRA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.