TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan pemerintah mempunyai pekerjaan rumah dalam penanganan banjir, yaitu untuk menahan 1.032 meter kubik air per detik yang tidak tertampung di sejumlah sungai Ibu Kota.
Ia menuturkan mengacu pada kejadian banjir besar tahun ini, kapasitas sungai di DKI hanya mampu menampung 2.357 meter kubik per detik. Sedangkan debit banjir yang terjadi pada Januari tahun ini, mencapai 3.389 meter kubik per detik.
"Jadi, sisa debit yang harus ditahan berjumlah 1.032 meter kubik per detik," kata Juaini dalam rapat penanggulangan banjir yang diunggah di di akun YouTube DKI Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2020.
Salah satu upaya untuk menahan debit air yang tidak tertampung ke sungai adalah membuat waduk, situ, atau embung. Langkah lainnya, kata dia, sedang memperbanyak membuat sumur resapan atau vertikal drainase.
Juaini mencontohkan beberapa ruas sungai seperti Ciliwung hanya mampu menampung 570 meter kubik air per detik. Sedangkan, banjir pada awal Januari kemarin 749 kubik per detik. "Sehingga ada beberapa wilayah sungai kondisinya air meluap karena sudah tidak menampung dari kapastias sungai itu," ujar dia.
Adapun sejumlah program infrastruktur pengendalian banjir yang sedang dikerjakan pemerintah adalah membangun polder pengendali banjir, rehabilitasi sumur pompa pengendali banjir, pembangunan waduk pengendali banjir, peningkatan kapasitas kali, sungai dan saluran.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengerjakan pembangunan tanggul pengaman pantai, flood management information system yang terdiri dari alat pengukur debit, alat pengukur curah hujan, dan cctv. "Itu semua kebijakan pengendali banjir yang kami kerjakan," kata Juaini.
Untuk polder pengendali banjir, kata dia, DKI membutuhkan 47 polder. Hingga hari ini, DKI baru membangun 31 polder. Selain itu, 10 polder lain juga memerlukan peningkatan kapasitas dan yang belum terbangun sebanyak enam polder.
"Prioritas di tahun 2020 ini rencana kami akan membangun polder, tapi kemarin terkendala dengan anggaran," ujarnya. "Jadi untuk mengantisipasinya di tahun 2020 ini kita melakukan pembelian pompa mobile yang berjumlah 19 unit yang kapasitasnya 500 liter per detik," kata Juaini.
Ia melanjutkan untuk mengantisipasi pembangunan polder yang belum bisa diselesaikan, pemerintah harus merevitalisasi pompa dengan melakukan perbaikan. Adapun jumlah pompa yang dimiliki pemerintah pusat sebanyak 102 unit di 30 lokasi.
Dari jumlah tersebut sebagian pompa telah cukup lama digunakan. Pompa yang dibuat sebelum tahun 2010 terdapat 56 unit di 11 lokasi. Pompa yang berusia setelah 2010 46 unit di 19 lokasi
Sedangkan, pompa aset Pemprov DKI berjumlah 382 unit di 148 lokasi. Pompa yang dibuat sebelum 2010 mencapai 172 unit di 61 lokasi dan setelah 2010 sebanyak 210 unit di 87 lokasi. "Jika satu tahun diperlukan penggantian 30 unit, kami baru bisa selesaikan timeline 2021-2030."
