Penyebab Maraknya Klaim Obat Penyembuh Covid-19 Menurut YLKI

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi mengatakan salah satu faktor penyebab munculnya klaim-klaim obat anti Covid-19 adalah buruknya politik manajemen penanganan wabah oleh pemerintah. Sejak awal pandemi, pemerintah terlalu fokus pada persoalan ekonomi kontra kesehatan.

Alhasil, dalam aspek kesehatan, kasus positif Covid-19 makin meningkat, sedangkan dalam aspek ekonomi tak ada perbaikan secara signifikan. “Covid-19 makin luas, terbukti juga pertumbuhan ekonomi nyungsep,” kata dia dalam webinar pada Senin, 10 Agustus 2020.  

Perekonomian yang dulu digadang-gadang aman, faktanya minus 5,13 persen. “Dan kita juga di ambang resesi.”

Menurut Tulus, pemerintah keliru mengutamakan aspek ekonomi. “Seharusnya pandemi menjadi dasar untuk diselesaikan lebih dulu.” 

Tulus mengatakan sejak awal pandemi banyak pejabat publik yang justru memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Misalnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyebut masyarakat Indonesia kebal karena setiap hari makan nasi kucing, ramuan Pancasila, hingga kalung eucalyptus sebagai antivirus Corona yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.

Adanya faktor-faktor itu, tak aneh jika bermunculan obat-obatan yang diklaim dapat menyembuhkan Covid-19 di pasaran. 

Sisi psikologis konsumen juga menjadi salah satu faktor penting. Dalam kondisi pandemi seperti ini, konsumen mengalami tekanan psikologis serta ketakutan terinfeksi Covid-19.

Konsumen juga kurang memiliki literasi produk obat, jamu, dan herbal. “Konsumen kurang memahami klaim-klaim obat atau jamu itu ada levelnya, antara menyembuhkan, mengobati, meringankan, membantu meringankan, dan sebagainya.”

Penegakan hukum terhadap klaim obat/ramuan yang dapat menyembuhkan belum optimal. Kasus yang sudah masuk ke ranah hukum, kata dia, divonis ringan.

Hal itu berakibat pada berulangnya kasus serupa dengan pelaku yang sama. Terlebih jika produk yang bermasalah itu dipromosikan oleh tokoh publik.