Antisipasi Klaster Perkantoran, Wagub DKI Minta Pimpinan Usaha Lakukan Ini

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga tampak mengenakan masker saat melintas di jembatan penyeberangan orang (JPO), di tengah masa pandemi di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.  Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan perkantoran kini menjadi salah satu klaster penyumbang kasus Covid-19 di Indonesia. TEMPO/Hilman Fathurrahman w

    Warga tampak mengenakan masker saat melintas di jembatan penyeberangan orang (JPO), di tengah masa pandemi di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan perkantoran kini menjadi salah satu klaster penyumbang kasus Covid-19 di Indonesia. TEMPO/Hilman Fathurrahman w

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta  perkantoran di wilayahnya dapat mengurangi kehadiran karyawan sampai di bawah 50 persen. Langkah itu untuk mengantisipasi munculnya klaster perkantoran.

    "Solusinya banyak, pertama kita minta semua pengelola mengatur jam kantor, istirahat, jam pulang, dibagi shift. Berikutnya, kita minta perkantoran itu sekali pun ada pelonggaran 50 persen, kami minta sedapat mungkin  bisa dikurangi lagi," kata Riza saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2020.

    Baca Juga: Jakarta Belum Bebas dari Gelombang 1 Covid-19, Epidemiolog: PSBB Jangan Bercanda

    Riza juga meminta pimpinan perusahaan melakukan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi lini pekerjaan yang bisa bekerja dari rumah.

    "Kemudian kami minta semua pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, dikerjakan di rumah. Kemudian kami minta juga perkantoran untuk membentuk tim atau pengawas atau satgas internal," tuturnya.

    Tak hanya itu, dia meminta kantor benar-benar membentuk tim pengawas internal untuk kasus corona. "Kemudian kita minta kita terus lakukan dialog diskusi dengan asosiasi, pimpinan kantor. Kemudian perkantoran juga diminta meningkatkan sarana prasarana, disinfektannya, wastafel cuci tangan," ucapnya.

    Diketahui, Disnakertrans DKI menyebut hingga 10 Agustus 2020, ada 51 perusahaan ditutup terkait pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dengan rincian 44 perusahaan karena kasus Covid-19 dan tujuh perusahaan lainnya karena tidak menjalankan protokol kesehatan.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, penutupan perusahaan dilakukan setelah pihaknya melakukan sidak pengawasan protokol kesehatan Covid-19 terhadap 3.349 perusahaan Ibu Kota.

    "Ada 389 perusahaan mendapatkan peringatan pertama, 101 peringatan kedua, dan 51 ditutup sementara," kata Andri saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hati-hati, Ada 5 Tempat Rawan Penularan Virus Corona di Kantor

    Penelitian mengumpulkan daftar lima titik risiko penyebaran Covid-19 di kantor. Sejumlah titik penularan virus corona sering kita abaikan.