Kepala Dinas Pertamanan DKI Positif Covid-19, Kantor Tutup 3 Hari

Reporter

Suzy Marsitawati. Foto: Dok DPRD DKI Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir membenarkan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Suzy Marsitawati, terkonfirmasi positif Covid-19.

"Iya benar positif dari hasil swab ya. Saya juga baru tahu tadi pagi, Kadisnya yang kabarin," kata Chaidir saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020.

Baca Juga: Depok Zona Merah, Bukit Rivaria Sawangan Tertutup dari Orang Luar

Lebih lanjut, Chaidir mengatakan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI saat ini menjalani isolasi mandiri dan tetap bekerja dari rumah. "Iya sekarang Kadisnya isolasi mandiri," ujar Chaidir.

Berdasarkan pantauan ANTARA, Gedung Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta saat ini ditutup dari kegiatan perkantoran. Tidak tampak aktivitas di lobi kantor yang biasanya ramai untuk warga mengurus perizinan di gedung yang terletak di Jalan Aipda KS Tubun Nomor 1, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu.

"Kami hari ini tidak menerima tamu, instruksi dari pimpinan ini ditutup selama tiga hari," ujar salah satu petugas keamanan yang masih berjaga di Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

Menurut petugas itu, untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruhnya diinstruksikan untuk bekerja dari rumah atau "work from home".

Sedangkan untuk petugas Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI tetap bekerja namun mengalami pengurangan jam kerja. "PJLP tetap kerja tapi cuma setengah hari sampai jam 12.00 WIB," ujar petugas yang enggan disebutkan namanya itu.

Sementara itu, layanan Palang Hitam tetap berjalan seperti normal meski berada pada satu kawasan yang sama.






Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

20 jam lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

2 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

2 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

3 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

4 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Pulang dari Amerika, Lee Jung Jae Positif Covid-19

4 hari lalu

Pulang dari Amerika, Lee Jung Jae Positif Covid-19

Lee Jung Jae dinyatakan positif Covid-19 ketika tiba di Korea Selatan setelah menghadiri Emmy Awards dan Toronto International Film Festival.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

5 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya, Apa Itu LHKASN?

6 hari lalu

PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya, Apa Itu LHKASN?

Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, ASN wajib melaporkan harta kekayaannya. Bagaimana cara pengisiannya?


Cari Tahu Perbedaan LHKPN dan LHKASN, Soal Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

6 hari lalu

Cari Tahu Perbedaan LHKPN dan LHKASN, Soal Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Perbedaan LHKPN dan LHKASN secara garis besar terangkum sebagai berikut.