Demo Omnibus Law di Wilayah Masing-masing, Buruh: 8 Oktober Bersatu di DPR

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah buruh melakukan aksi mogok nasional di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa, 6 Oktober 2020. Foto oleh: Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP)

    Sejumlah buruh melakukan aksi mogok nasional di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa, 6 Oktober 2020. Foto oleh: Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP)

    TEMPO.CO, Jakarta - Aksi mogok nasional oleh buruh untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja akan tetap berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober 2020. Aksi tetap berlangsung walau kepolisian sudah menyatakan tak akan mengizinkan adanya demonstrasi atau bentuk keramaian lain.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan bahwa aksi tersebut akan berlangsung di masing-masing wilayah di Indonesia.

    “Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat,” kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 5 Oktober 2020.

    Sementara itu, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih mengatakan buruh yang tergabung dalam organisasinya juga bakal melakukan mogok nasional di masing-masing lokasi industri. Di acara puncak, mereka baru bergabung di satu tempat.

    ADVERTISEMENT

    "Tanggal 8 Oktober disatukan ke DPR," kata dia kepada Tempo pada Selasa, 6 Oktober 2020.

    Para hari ini, kata Jumisih, kawan-kawan buruh salah satunya menggelar aksi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Saat ini masih berlangsung," kata dia.

    Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan pihaknya tidak akan mengeluarkan izin untuk menggelar unjuk rasa atau kegiatan keramaian apa pun selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Termasuk tidak mengizinkan aksi mogok oleh buruh.

    "Polri tidak akan pernah mengeluarkan izin untuk demonstrasi. Ini masa PSBB, Covid-19 di Jakarta cukup tinggi, seribu per hari. Jangan buat klaster baru," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Sabtu, 3 Oktober 2020.

    DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Rapat paripurna ini dihadiri oleh 61 anggota secara fisik dan 195 secara virtual. Namun, total anggota yang hadir sebanyak 318 orang.

    Dalam rapat, sebanyak tujuh fraksi menyatakan setuju dan dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja ditetapkan menjadi undang-undang. Fraksi yang menolak ialah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Demokrat.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.