Wagub DKI Riza Patria Sepakat dengan Jokowi Soal PPKM Tidak Efektif

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota DKI, 1 Februari 2021. Tempo/Imam Hamdi

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota DKI, 1 Februari 2021. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa-Bali tidak efektif.

    Menurut Riza, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap ada peningkatan kualitas PPKM periode ketiga. “Apa yang disampaikan Pak Jokowi betul. Memang belum ada peningkatan yang signifikan terkait penurunan penyebaran Covid-19,” kata Riza di Polda Metro Jaya pada Rabu, 3 Februari 2021.

    Riza Patria mengharapkan pada penerapan PPKM selanjutnya dapat meningkatkan penyelenggaraan Operasi Yustisi. Penambahan aparat untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan, kata Riza, dirasa perlu. “Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Kapolri yang baru akan lebih banyak lagi meningkatkan jumlah aparat yang dihadirkan dan juga intensitas Operasi Yustisi,” tutur Riza.

    Baca juga: DKI Bakal Tambah Ruang Isolasi Pasien Covid-19 di Gedung Diklat Dinas Pendidikan

    Ia mengatakan kalau Pemprov DKI Jakarta memiliki petugas yang terbatas dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan. Riza berharap masyarakat turut serta dalam menjaga kedisiplinan protokol kesehatan di Jakarta. Sementara peningkatan kasus Covid-19 saat ini, kata Riza, masih merupakan dampak dari libur panjang saat Hari Raya Natal 2020 dan tahun baru 2021.

    Seperti diketahui sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan PPKM tak efektif. Salah satu indikasinya, kata dia, masih tingginya mobilitas masyarakat sehingga kurva Covid masih menanjak.

    Padahal, Presiden mengatakan seharusnya esensi kebijakan ini adalah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

    Untuk itu, dalam penerapan Pemberalakuan Pembatasan Jilid II (26 Januari-8 Februari) ini, Presiden menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terlibat dalam kebijakan ini.

    "Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden.

    Selain itu, Jokowi meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog dalam PPKM jilid 2. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

    ADAM PRIREZA | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.