Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wagub Riza Patria: Lockdown Akhir Pekan Hanya Usulan Pribadi Anggota DPR

image-gnews
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat memberikan keterangan pers di Polda Metro Jaya pada Rabu, 3 Februari 2021. Tempo/Adam Prireza
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat memberikan keterangan pers di Polda Metro Jaya pada Rabu, 3 Februari 2021. Tempo/Adam Prireza
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria belum memberikan pernyataan tegas soal tindak lanjut dari usulan lockdown akhir pekan. Dia hanya mengatakan Pemerintah DKI siap menerima usul dari siapa saja, termasuk gagasan karantina wilayah ala Turki yang disampaikan anggota DPR RI, Saleh Daulay.

"Itu kan pendapat pribadi. Siapa saja, jangankan anggota DPR, pribadi warga negara boleh mengusulkan apapun soal pencegahan penanganan Covid-19," kata Riza di Balai Kota, Kamis, 4 Februari 2021.

Baca: Fraksi PAN DPRD DKI Setuju Perlu Lockdown di Akhir Pekan: Sebagai Terobosan

Riza mengatakan usul lockdown itu tetap dikaji. Namun menurut dia, Pemerintah DKI juga harus mendengar masukan dari Pemerintah Pusat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita tunggu kebijakan yang akan diambil. Apakah dimungkinkan ada lockdown akhir pekan seperti yang disarankan Bung Daulay," kata Riza Patria.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono sebelumnya telah menilai bahwa lockdown akhir pekan tidak bakal efektif mencegah penularan Covid-19 di Ibu Kota. "Karena tidak lewat masa inkubasi sekitar 7-14 hari," kata Tri saat dihubungi, Rabu, 3 Februari 2021.

Tri mengatakan penerapan lockdown akhir pekan di sebagian wilayah di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif karena pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak berjalan maksimal. Menurut dia, pembatasan 25 persen kapasitas dan jam operasional sektor usaha nonesensial bakal lebih berdampak besar asal dilaksanakan dengan serius.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aksi Mahasiswa Pro-Palestina di Amerika, Columbia University Lockdown Kampus

7 hari lalu

Pengunjuk rasa mahasiswa berkemah di dekat pintu masuk Hamilton Hall di kampus Universitas Columbia, di New York, AS, 30 April 2024. Mary Altaffer/Pool via REUTERS
Aksi Mahasiswa Pro-Palestina di Amerika, Columbia University Lockdown Kampus

Mahasiswa pindah dari tenda dan duduki Hamilton Hall. Kampus mulai menskors sebagian pengunjuk rasa pro Palestina dan mengancam memecat yang lain.


Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

12 hari lalu

Seorang pria yang mengenakan masker berjalan melewati ilustrasi virus di luar pusat sains regional di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Oldham, Inggris, 3 Agustus 2020. [REUTERS/Phil Noble]
Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.


Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

54 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. shutterstock.com
Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

Pemprov DKI Jakarta, melalui BPKD menyebutkan, anggaran sebesar Rp 171 miliar telah disiapkan untuk KJMU pada tahap I tahun 2024.


Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

54 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

Anggaran KJMU tahun ini menurun dari awalnya 19 ribu penerima manfaat menjadi tinggal 7 ribu penerima.


Alasan PSI Tolak Pin Emas dalam Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI

57 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Agenda: Penutupan Masa Sidang Kedua dan Pembukaan Masa Sidang Ketiga serta Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Senin, 4 September 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Alasan PSI Tolak Pin Emas dalam Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI

PSI menyatakan konsisten menolak kemewahan yang menggunakan anggaran tetapi tidak mengutamakan rakyat.


Dinas Pendidikan DKI Buka Kanal Aduan untuk Konsultasi Masalah KJMU

7 Maret 2024

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Dinas Pendidikan DKI Buka Kanal Aduan untuk Konsultasi Masalah KJMU

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka akses komunikasi melalui kanal aduan untuk masalah KJMU


DPD Gerindra: Riza Patria dan Rani Mauliani Masuk Bursa Pilkada DKI 2024

3 Maret 2024

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Oktober 2022. TEMPO/Lani Diana
DPD Gerindra: Riza Patria dan Rani Mauliani Masuk Bursa Pilkada DKI 2024

Bendahara DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan, Ahmad Riza Patria menjadi calon terkuat untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024


Perlunya Masukkan Unsur Kesehatan di Resolusi Tahun Baru

26 Desember 2023

Ilustrasi resolusi 2024. Shutterstock
Perlunya Masukkan Unsur Kesehatan di Resolusi Tahun Baru

Membuat resolusi sehat adalah langkah pertama untuk mencapai keseimbangan dalam hidup sehingga perlu dimasukkan dalam resolusi tahun baru.


Antisipasi Cegah Merebaknya Varian Covid-19 JN.1 Selama Libur Nataru

26 Desember 2023

Ilustrasi Covid-19 varian Pirola. Shutterstock
Antisipasi Cegah Merebaknya Varian Covid-19 JN.1 Selama Libur Nataru

Antisipasi mencegah merebaknya varian Covid-19 JN.1 penting karena saat libur Nataru mobilitas masyarakat meningkat tajam.


Waspadai Penularan Covid-19, Kemenhub Imbau Penumpang Transportasi Umum Pakai Masker

19 Desember 2023

Pekerja menggunakan masker saat berjalan di kawasan jalan Jenderal Sudirman saat kemunculan Covid-19 varian Pirola, Jakarta. Kamis, 14 September 2023.Subvarian Pirola tengah menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. TEMPO/Magang/Joseph
Waspadai Penularan Covid-19, Kemenhub Imbau Penumpang Transportasi Umum Pakai Masker

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengimbau penumpang dan operator transportasi umum memperketat protokol kesehatan atau prokes, menjaga kebersihan, dan mewaspadai penularan Covid-19.