Anies Baswedan Pilih Naturalisasi, Fraksi PDIP: Menyiksa Mereka yang Kecil

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau banjir di kawasan Cipinang Melayu, Ahad malam 11 November 2018. instagram.com

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau banjir di kawasan Cipinang Melayu, Ahad malam 11 November 2018. instagram.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyebut konsep naturalisasi sungai Gubernur Anies Baswedan berpotensi menyiksa masyarakat yang kerap terkena banjir.

    Menurut Gilbert, Pemprov DKI Jakarta tak mampu menjalankan konsep tersebut. “Menyesuaikan RPJMD DKI 2017-2022 dengan memaksakan naturalisasi hanya menyiksa mereka yang kecil dan terkena banjir,” kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 11 Februari 2021.

    Gilbert mengatakan bahwa konsep naturalisasi sungai masih sebatas wacana di atas kertas. Ia mengatakan konsep yang sudah terbukti berhasil adalah normalisasi sungai. “Artinya naturalisasi ini karena tidak mampu dilakukan akan mengorbankan rakyat kecil dan mereka yang terkena banjir,” ujarnya.

    Gubernur Anies Baswedan mengubah program normalisasi menjadi naturalisasi dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022. Dalam draf perubahan RPJMD tertera konsep naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

    Dalam dokumen RPJMD halaman IX-79 tertulis upaya mengurangi pengaruh kerugian banjir di Jakarta dilakukan dengan membangun waduk, naturalisasi, dan normalisasi sungai.

    Sementara di draf perubahan RPJMD halaman IX-105 berbunyi salah satu upaya pemerintah DKI untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah melalui pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi.

    Gilbert beranggapan perubahan RPJMD itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 324. Dalam aturan itu, RPJMD harus berumur lebih dari 3 tahun agar bisa diubah. Gilbert merasa kondisi mendesak yang menjadi salah satu syarat perubahan RPJMD juga tak terpenuhi.

    Baca juga: Anies Baswedan Tak Lanjutkan Normalisasi, Pengamat: Naturalisasi Juga Relokasi

    Gilbert menengarai perubahan itu sebagai bentuk ketakutan Anies Baswedan ihwal target kerja yang tidak tercapai di akhir masa jabatan. “Ego pribadi harusnya disingkirkan untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik,” tutur dia.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapal Selam 44 Tahun KRI Nanggala 402 Hilang, Negara Tetangga Ikut Mencari

    Kapal selam buatan 1977, KRI Nanggala 402, hilang kontak pada pertengahan April 2021. Tiga jam setelah Nanggala menyelam, ditemukan tumpahan minyak.