TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengatakan, program normalisasi sungai diperlukan untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Menurut dia, air kiriman dari daerah penyangga secepatnya mengalir ke laut melalui sungai yang telah dinormalisasi alias dilebarkan.
"Secara faktual terlepas dari PSI mendorong atau tidak, normalisasi sungai adalah mutlak dibutuhkan oleh DKI Jakarta, karena normalisasi sungai satu-satunya cara untuk menanggulangi banjir di DKI," kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis, 11 Februari 2021.
Normalisasi merupakan proyek pemerintah pusat untuk melebarkan badan sungai. Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung program ini. Rumah warga di bantaran sungai pun digusur agar tersedia lahan untuk normalisasi.
Baca juga: Tolak RPJMD Anies, PSI: Bukan karena Faktor Like or Dislike
Justin menuturkan, partainya menghormati program penanggulangan banjir ala Gubernur Anies Baswedan yang fokus menampung air di dalam tanah. Untuk itulah, pemerintah DKI gencar membangun sumur resapan.
Dia juga menghargai rencana naturalisasi sungai, pengganti normalisasi. Normalisasi identik dengan pembetonan dan penggusuran. Sementara Anies memakai istilah naturalisasi.
Naturalisasi merupakan cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kapasitas tampungan,
fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.
Namun, naturalisasi tak kunjung terealisasi sesuai harapan. Kalaupun ada sungai yang diklaim telah dinaturalisasi, tutur Justin, hanya tampak pengerasan beton dan lokasi selfie.
"Tapi lebar sungainya sendiri tidak bertambah. Sedangkan tujuan dari normalisasi adalah memperluas, memperbesar kapasitas penampungan dan pengaliran air," jelas anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD ini.
PSI sebelumnya mengkritik dihapusnya program normalisasi dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022. Berhentinya normalisasi dianggap bakal merugikan masyarakat.
