Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD DKI Jelaskan Tsani Annafari Ternyata Mundur Usai Pemeriksaan Inspektorat

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Anggota Dewan Penasehat KPK Muhammad Tsani Annafari, berpamintan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada wartawan di Ruang Wartawan, Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 29 November 2019. Muhammad Tsani Annafari bersama dua anggota Dewan Penasehat yang lain yaitu Sarwono Sutikno dan Budi Santoso menyatakan mengundurkan diri. ANTARA
Anggota Dewan Penasehat KPK Muhammad Tsani Annafari, berpamintan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada wartawan di Ruang Wartawan, Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 29 November 2019. Muhammad Tsani Annafari bersama dua anggota Dewan Penasehat yang lain yaitu Sarwono Sutikno dan Budi Santoso menyatakan mengundurkan diri. ANTARA
Iklan

Jakarta - Anggota komisi bidang keuangan DPRD DKI Jakarta S. Andyka mengatakan Mohammad Tsani Annafari mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah setelah mendapatkan evaluasi dari pemerintah.

'Mundurnya Pak Tsani ini setelah adanya pemeriksaan inspektorat DKI," kata Andyka saat dihubungi, Sabtu, 27 Februari 2021. Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi itu resmi mundur dari jabatan Kepala Bapenda pada Jumat, 26 Februari 2021.

Andyka menjelaskan Tsani Annafari mundur setelah Komisi C menyampaikan keluhan terhadap kinerja yang bersangkutan. Pada Desember tahun kemarin, Komisi V melayangkan surat ke pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Gubernur DKI Anies Baswedan terkait kinerja Tsani.

Setelah surat itu diterima Anies, kata dia, Pemerintah DKI pun menurunkan inspektorat DKI untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan catatan Komisi C, Tsani dianggap tidak bekerja dengan baik selama menjabat Kepala Bapenda.

Pertama, kata dia, Tsani tidak kooperatif untuk memberikan data pandaptan pajak daerah ke DPRD saat pembahasan anggaran tahun lalu. Selain itu, saat pembahasan anggaran kedua Tsani juga tidak hadir tanpa pemberitahuan sebelumnya.

"Dalam rapat anggaran yang penting malah hanya menugaskan pegawai eselon empat. Ditanya ke mana ke pegawai yang ditugaskan, bilangnya dampingi gubernur."

Selama menjabat sebagai Kepala Bapenda, kata dia lagi, koordinasi antara legislatif dengan Bapenda tidak berjalan lancar. Bahkan, pegawai Bapenda juga banyak yang mengeluhkan kepemimpinan Tsani. "Padahal dengan kepala Bapenda sebelumnya semua berjalan baik-baik saja."

Baca juga : Komisi A DPRD DKI Sarankan Pemprov DKI Longgarkan Pengetatan PSBB?

Andyka berharap gubernur bisa menempatkan pejabat yang lebih baik lagi. Menurut Andyka, masih banyak pejabat pajak di Pemerintahan DKI yang bisa memimpin Bapenda. "Jadi tidak usah ambil dari orang luar. Sebab pejabat di dalam lingkungan Pemprov DKI masih banyak yang baik."

Kendati demikian, kata dia, kehadiran Tsani bisa menambah kedisiplinan pegawai, meski dengan ancaman di dalamnya. Saat ditanya ancaman yang dilakukan Tsani kepada pegawai, Andyka tidak mau mengungkapkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami juga berterima kasih Pak Tsani Annafari sudah menanamkan kedisiplinan pegawai dan lebih tertib. Meskipun dengan ancaman."

Sebelumnya, Tsani meminta masyarakat tidak menduga-duga terkait keputusannya mundur dari jabatannya. "Keputusannya saya mundur tidak perlu diperdebatkan karena menjabat atau tidak menjabat semuanya adalah bentuk penugasan," Tsani melalui pesan singkatnya, tadi malam.

Tsani membantah kabar bahwa keputusan mundur dari jabatannya karena terkait evaluasi kinerja. Menurut dia, kinerjanya selama menjabat Kepala Bapenda bisa diperiksa melalui capaian target Bapenda DKI dan pelaksanaan kontrak kinerja dan capaian Kegiatan strategis daerah Bapenda 2020

Ia menuturkan tahun 2020 merupakan tahun penuh ketidakpastian akibat pandemi covid. Sehingga sesuai arahan Gubernur DKI Anies Baswedan perlu sikap konservatif dan kehati-hatian agar target pendapatan tidak meleset jauh.

"Karena jika terjadi akan menyebabkan defisit anggaran daerah yang tajam. Kebijakan pendapatan juga harus memperhatikan sisi ketahanan dan pemulihan ekonomi, jadi tidak bisa asal genjot.

Selama menjabat Kepala Bapenda DKI selama 3,5 bulan, Tsani mengatakan bisa meningkatkan pendapatan hampir dua kali lipat dari Rp 17 triliun di akhir Agustus menjadi Rp 31,9 pada akhir Desember tahun kemarin.

Adapun Tsani menjabat Kepala Bapenda DKI sejak Agustus tahun kemarin. "Saya berhadap masyarakat tidak memperdebatkan keputusan ini."

IMAM HAMDI

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DKI Berubah Jadi Daerah Khusus Jakarta, Bagaimana Nasib Kepulauan Seribu?

7 hari lalu

Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti
DKI Berubah Jadi Daerah Khusus Jakarta, Bagaimana Nasib Kepulauan Seribu?

Wilayah Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu menjadi pokok bahasan dalam Pansus Jakarta Pasca IKN DPRD DKI.


Jakarta Bukan Ibu Kota Negara, DPRD DKI: Proyek Nasional MRT dan Lainnya Tak Terhentikan

7 hari lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Faturrahman
Jakarta Bukan Ibu Kota Negara, DPRD DKI: Proyek Nasional MRT dan Lainnya Tak Terhentikan

"Proyek-proyek nasional harus tetap berjalan di Jakarta meski pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur, mulai tahun depan."


Ada 14 Ribu Nakes Honorer di Jakarta, DPRD DKI Minta Jadi Prioritas Saat Seleksi CPNS dan PPPK

8 hari lalu

Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non-Nakes (FKHN) menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2023. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah menerbitkan peraturan khusus agar tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ada 14 Ribu Nakes Honorer di Jakarta, DPRD DKI Minta Jadi Prioritas Saat Seleksi CPNS dan PPPK

DPRD DKI mengungkap saat ini ada 14 ribu nakes honorer yang ikut berperan dalam melawan pandemi Covid-19. Diprioritaskan jadi ASN dan PPPK.


PSI Tolak Wacana Cetak Ulang E-KTP Warga Jakarta usai Jadi DKJ: Pemborosan dan Bikin Repot

8 hari lalu

Warga menerima pergantian e-KTP di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022. Perubahan data administrasi kependudukan imbas pergantian 22 nama jalan  menggunakan nama tokoh Betawi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PSI Tolak Wacana Cetak Ulang E-KTP Warga Jakarta usai Jadi DKJ: Pemborosan dan Bikin Repot

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menolak wacana cetak ulang e-KTP setelah DKI Jakarta berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ)


Subsidi Transjakarta Tahun Ini Turun 20 Persen, Jadi Rp 13.500 per Penumpang

9 hari lalu

Bus Transjakarta melintas di dekat proyek Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI, di Jakarta, Jumat, 23 September 2022. PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan revitalisasi 46 halte bus, di antaranya; 4 halte ikonik, 4 halte terintegrasi antar moda angkutan dan peremajaan 38 halte biasa yang ditargetkan rampung akhir tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Subsidi Transjakarta Tahun Ini Turun 20 Persen, Jadi Rp 13.500 per Penumpang

Dirut Transjakarta Welfizon Yuza menyatakan Transjakarta tidak berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Subsidi tahun ini turun 20 persen.


Jakpro Dukung Merger MRT dan LRT Jakarta Jadi Satu Entitas Transportasi Berbasis Rel

9 hari lalu

Penumpang menunggu kedatangan MRT di Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Direktur Jenderal Perkeretaapian resmi menetapkan MRT Jakarta sebagai Objek Vital Transportasi Bidang Perkeretaapian. TEMPO/Subekti.
Jakpro Dukung Merger MRT dan LRT Jakarta Jadi Satu Entitas Transportasi Berbasis Rel

Jakpro mendukung rencana peleburan MRT dan LRT Jakarta menjadi satu entitas usaha transportasi bernasis rel.


Pemprov DKI Inginkan Operasional Bus Transjakarta Disesuaikan dengan Trafik Penumpang

9 hari lalu

Penumpukan Bus Transjakarta saat terjadi penutupan Jalan Sudirman untuk acara gala dinner KTT ASEAN, Rabu, 6 September 2023. TEMPO/Advist Khoirunikmah
Pemprov DKI Inginkan Operasional Bus Transjakarta Disesuaikan dengan Trafik Penumpang

Pemprov DKI menginginkan Bus Transjakarta keluar semua pada saat jam sibuk atau peak hour dan ditarik pada saat jam tidak sibuk.


Soal Praktik Pungli di Sekolah, Irjen Kemendikbud Minta Inspektorat Daerah Buka Kanal Pelaporan

10 hari lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Soal Praktik Pungli di Sekolah, Irjen Kemendikbud Minta Inspektorat Daerah Buka Kanal Pelaporan

Kemendikbudristek memaparkan pembagian kewenangan pemerintah dalam menangani kasus terkait pungli seperti yang terjadi di Bogor.


DPRD DKI Kritik PAM Jaya yang Dapat PMD 1,4 Triliun tapi Baru Terserap Rp522 Miliar

11 hari lalu

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin, 14 November 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Kritik PAM Jaya yang Dapat PMD 1,4 Triliun tapi Baru Terserap Rp522 Miliar

DPRD DKI pertanyakan komitmen PAM Jaya menyediakan air siap minum bagi warga Jakarta


NasDem Sebut Eks Warga Kampung Bayam Diintimidasi, Tempat Ibadah pun Ditutup

11 hari lalu

Tenda warga eks Kampung Bayam di dekat JIS masih berdiri hingga hari ini, Senin, 21 Agustus 2023. Tempo/Nur Khasanah Apriliani
NasDem Sebut Eks Warga Kampung Bayam Diintimidasi, Tempat Ibadah pun Ditutup

Eks warga Kampung Bayam yang tinggal di pelataran Kampung Susun Bayam diduga mendapat intimidasi