Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD DKI Jelaskan Tsani Annafari Ternyata Mundur Usai Pemeriksaan Inspektorat

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Anggota Dewan Penasehat KPK Muhammad Tsani Annafari, berpamintan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada wartawan di Ruang Wartawan, Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 29 November 2019. Muhammad Tsani Annafari bersama dua anggota Dewan Penasehat yang lain yaitu Sarwono Sutikno dan Budi Santoso menyatakan mengundurkan diri. ANTARA
Anggota Dewan Penasehat KPK Muhammad Tsani Annafari, berpamintan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada wartawan di Ruang Wartawan, Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 29 November 2019. Muhammad Tsani Annafari bersama dua anggota Dewan Penasehat yang lain yaitu Sarwono Sutikno dan Budi Santoso menyatakan mengundurkan diri. ANTARA
Iklan

Jakarta - Anggota komisi bidang keuangan DPRD DKI Jakarta S. Andyka mengatakan Mohammad Tsani Annafari mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah setelah mendapatkan evaluasi dari pemerintah.

'Mundurnya Pak Tsani ini setelah adanya pemeriksaan inspektorat DKI," kata Andyka saat dihubungi, Sabtu, 27 Februari 2021. Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi itu resmi mundur dari jabatan Kepala Bapenda pada Jumat, 26 Februari 2021.

Andyka menjelaskan Tsani Annafari mundur setelah Komisi C menyampaikan keluhan terhadap kinerja yang bersangkutan. Pada Desember tahun kemarin, Komisi V melayangkan surat ke pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Gubernur DKI Anies Baswedan terkait kinerja Tsani.

Setelah surat itu diterima Anies, kata dia, Pemerintah DKI pun menurunkan inspektorat DKI untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan catatan Komisi C, Tsani dianggap tidak bekerja dengan baik selama menjabat Kepala Bapenda.

Pertama, kata dia, Tsani tidak kooperatif untuk memberikan data pandaptan pajak daerah ke DPRD saat pembahasan anggaran tahun lalu. Selain itu, saat pembahasan anggaran kedua Tsani juga tidak hadir tanpa pemberitahuan sebelumnya.

"Dalam rapat anggaran yang penting malah hanya menugaskan pegawai eselon empat. Ditanya ke mana ke pegawai yang ditugaskan, bilangnya dampingi gubernur."

Selama menjabat sebagai Kepala Bapenda, kata dia lagi, koordinasi antara legislatif dengan Bapenda tidak berjalan lancar. Bahkan, pegawai Bapenda juga banyak yang mengeluhkan kepemimpinan Tsani. "Padahal dengan kepala Bapenda sebelumnya semua berjalan baik-baik saja."

Baca juga : Komisi A DPRD DKI Sarankan Pemprov DKI Longgarkan Pengetatan PSBB?

Andyka berharap gubernur bisa menempatkan pejabat yang lebih baik lagi. Menurut Andyka, masih banyak pejabat pajak di Pemerintahan DKI yang bisa memimpin Bapenda. "Jadi tidak usah ambil dari orang luar. Sebab pejabat di dalam lingkungan Pemprov DKI masih banyak yang baik."

Kendati demikian, kata dia, kehadiran Tsani bisa menambah kedisiplinan pegawai, meski dengan ancaman di dalamnya. Saat ditanya ancaman yang dilakukan Tsani kepada pegawai, Andyka tidak mau mengungkapkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami juga berterima kasih Pak Tsani Annafari sudah menanamkan kedisiplinan pegawai dan lebih tertib. Meskipun dengan ancaman."

Sebelumnya, Tsani meminta masyarakat tidak menduga-duga terkait keputusannya mundur dari jabatannya. "Keputusannya saya mundur tidak perlu diperdebatkan karena menjabat atau tidak menjabat semuanya adalah bentuk penugasan," Tsani melalui pesan singkatnya, tadi malam.

Tsani membantah kabar bahwa keputusan mundur dari jabatannya karena terkait evaluasi kinerja. Menurut dia, kinerjanya selama menjabat Kepala Bapenda bisa diperiksa melalui capaian target Bapenda DKI dan pelaksanaan kontrak kinerja dan capaian Kegiatan strategis daerah Bapenda 2020

Ia menuturkan tahun 2020 merupakan tahun penuh ketidakpastian akibat pandemi covid. Sehingga sesuai arahan Gubernur DKI Anies Baswedan perlu sikap konservatif dan kehati-hatian agar target pendapatan tidak meleset jauh.

"Karena jika terjadi akan menyebabkan defisit anggaran daerah yang tajam. Kebijakan pendapatan juga harus memperhatikan sisi ketahanan dan pemulihan ekonomi, jadi tidak bisa asal genjot.

Selama menjabat Kepala Bapenda DKI selama 3,5 bulan, Tsani mengatakan bisa meningkatkan pendapatan hampir dua kali lipat dari Rp 17 triliun di akhir Agustus menjadi Rp 31,9 pada akhir Desember tahun kemarin.

Adapun Tsani menjabat Kepala Bapenda DKI sejak Agustus tahun kemarin. "Saya berhadap masyarakat tidak memperdebatkan keputusan ini."

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

9 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

19 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

30 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

36 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

38 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

41 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

42 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.


DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

42 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.


Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

42 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.