Epidemiolog Sarankan Pembukaan Sekolah di Jakarta Saat Positivity Rate 5 Persen

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang guru menjelaskan materi kepada siswa saat pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 2 Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Maret 2021. Pemerintah Kota Bekasi mengizinkan sejumlah sekolah yang berada di Zona Hijau mengadakan pembelajaran tatap muka atau PTM dengan mengikuti pedoman protokol dengan membatasi jumlah siswa hingga 50 persen dengan syarat mendapatkan izin dari orang tua untuk bisa hadir pada pembelajaran tatap muka. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Seorang guru menjelaskan materi kepada siswa saat pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 2 Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Maret 2021. Pemerintah Kota Bekasi mengizinkan sejumlah sekolah yang berada di Zona Hijau mengadakan pembelajaran tatap muka atau PTM dengan mengikuti pedoman protokol dengan membatasi jumlah siswa hingga 50 persen dengan syarat mendapatkan izin dari orang tua untuk bisa hadir pada pembelajaran tatap muka. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan rencana uji coba pembukaan sekolah di Ibu Kota masih rawan penularan Covid-19. Sebab angka positivity rate masih tinggi hingga hari ini.

    "Angka positivity rate di DKI masih di atas 10 persen sampai hari ini. Sekarang masih di 11 persen. Itu artinya penularan masih tinggi," kata Tri saat dihubungi, Kamis, 1 April 2021.

    Saran tersebut disampaikan ahli epidemiologi itu karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuka 96 sekolah mulai 7 April mendatang. Pemerintah mengklaim telah menyiapkan protokol kesehatan dengan ketat pada penerapan sekolah tatap muka di Ibu Kota.

    Meski pembelajaran tatap muka dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, Tri Yunis khawatir akan meningkatkan potensi lonjakan kasus Covid-19 kembali. Pembukaan sekolah baru aman dilakukan jika positivity rate atau rasio positif di bawah 5 persen.

    "Jangan paksakan membuka sekolah jika rasio positif masih tinggi. Kalau mau memaksakan buka tunggu sampai 7 persen. Itu pun dengan catatan seluruh kasus harus diisolasi, tanpa terkecuali."

    Menurut dia, kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan faktor risiko bakal membuat penanganan wabah ini akan semakin panjang. Selain itu, pemerintah bakal sulit mengatur protokol kesehatan siswa saat menjalani sekolah.

    Tri mempunyai pengalaman langsung melihat kegiatan bimbingan belajar yang dibuka pada pandemi ini menjadi klaster penularan. Padahal bimbingan belajar di kawasan Depok itu hanya membuka lima orang siswa dalam satu kelas. "Pembukaan bimbel itu membuat guru yang mengajar hingga tenaga didik lainnya tertular. Kejadian ini baru saja terjadi Maret kemarin," ucapnya.

    Baca juga: Wagub DKI Pastikan 96 SD Hingga SMA Siap Uji Coba Sekolah Tatap Muka 7 April

    Pembukaan sekolah ini bakal membuat rantai penularan Covid-19 semakin panjang. Siswa maupun tenaga pendidik hingga keluarga mereka berisiko jika sampai tertular. "Penularan bisa terjadi dari rumah, di perjalanan hingga di sekolah. Siapa yang akan bertanggung jawab jika risikonya bisa menyebabkan kematian kalau sampai terinfeksi."


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.