TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI menyatakan terbuka terhadap semua masukan mengenai rencana pembangunan rumah panggung sebanyak 40 unit di daerah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur yang banyak dikritik. "Setiap warga boleh memberikan pendapat. Kami sangat terbuka dengan masukan," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa malam, 6 April 2021.
Pembangunan rumah panggung itu dimaksudkan sebagai solusi menghadapi banjir. “Kita diskusi soal konsep penanganan banjir, upamanya di Kebon Pala, Condet, Kalibata,” kata Riza.
Baca: Ada Kritik Soal Rumah Panggung di Kampung Melayu, Wagub DKI: Kami Dengar
Kritik terhadap rencana pembangunan rumah panggung datang dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Mereka menilai proyek yang menggunakan pembiayaan seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), merupakan hal yang tidak efektif menghadapi banjir dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
Pada prinsipnya, kata Riza Patria, kebijakan ini bukan keputusan Pemerintah DKI atau hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemerintah mendengarkan pendapat semua pihak dan para ahli. “Dan kami diskusikan dengan DPRD, tidak ada keputusan sepihak, semua bersama DPRD."
Pembangunan 40 rumah panggung yang kaki-kakinya setinggi 3,5 meter di Kampung Melayu itu dimaksudkan agar tidak ada lagi perabotan rumah warga yang terendam saat banjir. Pembangunan 40 rumah di RT 13, RT 11, RT 5 dan RT 6 di RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur senilai Rp 78 juta per rumah, seluruhnya menggunakan dana Baznas dan tidak menggunakan anggaran dari APBD DKI Jakarta.
Rumah panggung akan memiliki tiga lantai, dengan lantai pertama dimanfaatkan untuk tempat produksi UMKM warga seperti kue kering yang menjadi ciri khas UMKM di Kampung Melayu. Sedangkan lantai 2-3 dijadikan tempat aktivitas rumah tangga.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan, ada potensi kecemburuan sosial dalam program pembangunan rumah panggung di RT 13/RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur untuk mencegah banjir. Program kolaborasi Pemerintah dengan Baznas Bazis DKI dan Karya Bakti TNI itu akan memicu kecemburuan di kawasan rawan banjir lainnya.
"Sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya orang Cikoko di daerah Jakarta Selatan bisa aja bilang "memang yang banjir cuman Kampung Melayu doang, Pak?"," kata Gembong, Senin, 5 April.
Gembong mengatakan, program penanganan banjir seharusnya tidak seperti yang dilakukan Pemerintah DKI di Kampung Melayu dengan meninggikan rumah warga. Program itu dinilai sangat tidak elok jika dikatakan sebagai solusi untuk penanganan banjir di DKI Jakarta.
"Enggak bisa mengatasi banjir sepotong-sepotong, enggak bisa sesuai selera.” Normalisasi sungai dinilai sebagai satu-satunya cara, bukan dengan membangun rumah panggung.
