Peserta Aksi Hardiknas Ditangkap Polisi, LBH Duga Ada Pelanggaran

Elemen gabungan mahasiswa melakukan aksi demo di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2020. Mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada 20, 21 dan 22 Oktober 2020. Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan setahun dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Jokowi dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024 di Gedung MPR. Selain itu, pada tanggal yang sama pula Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk menerbitkan omnibus law UU Ciptaker. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta – Sembilan peserta demonstrasi yang memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ditangkap polisi pada Senin, 3 Mei 2021, pukul 16.52 WIB. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menduga ada kesewenang-wenangan aparatur dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya. 

Sebab peserta aksi unjuk rasa tak boleh didampingi pengacara hingga berita acara selesai ditandatangani. “Pendamping hukum sudah bisa masuk setelah teman-teman yang ditangkap diperiksa dan menandatangani berita acara interogasi,” ujar Kepala Advokasi dan pengacara Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora saat dihubungi pada Senin, 3 Mei 2021.

Sembilan peserta aksi yang ditangkap polisi terdiri atas lima mahasiswa dan empat orang anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Mereka ditangkap dengan alasan tidak mematuhi protokol kesehatan saat mengikuti demo. Mereka juga dituding berdemo menjelang waktu berbuka puasa.

Penangkapan ini bermula saat peserta demo dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian. Kala itu, sejumlah perwakilan peserta aksi sedang melakukan audiensi di dalam gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Nelson menyebut ada pelanggaran hukum yang ditengarai dilakukan pihak kepolisian dalam kasus penangkapan peserta aksi di momen Hardiknas. “Jaminan bantuan hukum bagi orang yang ditangkap dilanggar polisi,” kata Nelson. Selain itu, penyampaian pendapat di muka umum dengan damai dinilai bukan termasuk kategori kejahatan.

Baca juga: Hardiknas, Kritik FSGI ke Kemendikbud: Krisis Pendidikan Masih Berlangsung

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

8 jam lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Dari Desa Menuju Istana, Kisah Pengabdian Ayu Mengikuti Kampus Mengajar

16 jam lalu

Dari Desa Menuju Istana, Kisah Pengabdian Ayu Mengikuti Kampus Mengajar

Ayu Sabrina, alumni program Kampus Mengajar angkatan pertama yang pernah diundang ke Istana.


14.504 Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 4 Rampung Bertugas

17 jam lalu

14.504 Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 4 Rampung Bertugas

Selama 18 minggu, belasan ribu mahasiswa Kampus Mengajar itu ditempatkan di 2.876 sekolah.


Mahasiswa Unnes Raih Medali Emas pada Ajang International Competition YFF 2022

20 jam lalu

Mahasiswa Unnes Raih Medali Emas pada Ajang International Competition YFF 2022

Mahasiswa Unnes mendapatakan medali emas pada ajang International Competition yang bertajuk Youth Friendship Festival (YFF) 2022.


Mahasiswa Vokasi UI Raih Medali Emas dalam Turnamen Hoki Es di Bangkok

1 hari lalu

Mahasiswa Vokasi UI Raih Medali Emas dalam Turnamen Hoki Es di Bangkok

Mahasiswa vokasi UI, Sangga Munggaran Putra, meraih medali emas dalam turnamen tahunan 2022 Movenpick Land of Smiles Ice Hockey Classic Tournament.


Kementerian Pendidikan Buka Pendaftaran Beasiswa S2 di Singapura

1 hari lalu

Kementerian Pendidikan Buka Pendaftaran Beasiswa S2 di Singapura

Kementerian Pendidikan membuka pendaftaran beasiswa untuk program magister dari The Lee Kuan Yew School of Public Policy.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

1 hari lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Kementerian Pendidikan Kembali Buka Program SMK Pusat Keunggulan 2023

1 hari lalu

Kementerian Pendidikan Kembali Buka Program SMK Pusat Keunggulan 2023

Program SMK PK SPD merupakan mekanisme pengembangan SMK Pusat Keunggulan yang berbasis kemitraan.


RKUHP Disahkan, Pemerintah Dinilai Tidak Partisipatif dan Transparan

2 hari lalu

RKUHP Disahkan, Pemerintah Dinilai Tidak Partisipatif dan Transparan

RKUHP disahkan pemerintah dan DPR RI meskipun penolakan terhadap sejumlah pasal bermasalah terjadi.


Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 hari lalu

Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih banyak pasal bermasalah dalam RKUHP yang akan disahkan DPR Selasa besok.