"Perlu sinergi data kelompok penerima manfaat dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," kata Muhadjir dalam siaran pers pada 5 Mei 2020.
Pada 7 Mei 2020, Muhadjir mengungkapkan bahwa ia telah menegur keras Anies terkait masalah data bansos dan sempat bersitegang dengannya. "Sekarang sedang tarik menarik artinya cocok-cocokkan data, bahkan saya kemarin dengan Pak Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur," kata Muhadjir, 7 Mei 2020.
Muhadjir mengingatkan Anies Baswedan supaya data bansos yang diberikan harus sesuai. Menurutnya, warga akan memaki-maki persoalan bansos ini ke Presiden Jokowi.
Kemenkeu vs. Pemprov DKI
Awalnya, saat pembagian data penerima bansos antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov DKI menyanggupi memberikan bantuan kepada 1,1 juta kepala keluarga (KK) di Jakarta, dari total 3,7 juta KK.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mengatakan Anies tidak punya anggaran untuk mendanai bantuan sosial sembako bagi 1,1 juta warganya.
Kabar ihwal ketiadaan anggaran ini diketahuinya setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
"Yang tadinya cover 1,1 juta warga, mereka tidak ada anggaran dan minta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta. Jadi yang tadinya 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," kata Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan Komisi XI DPR, 6 Mei 2020.
Selanjutnya: Kemudian Anies menanggapi Menkeu..