TEMPO.CO, Jakarta - Bidang Propam (Bidpropam) Polda Banten mengenakan sanksi tegas kepada Brigadir NP, polisi yang membanting mahasiswa pengunjuk rasa di Tangerang, dengan pasal berlapis dan penahanan.
Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga pada Jumat, 15 Oktober 2021, mengatakan pemberian sanksi dan penahanan tersebut merupakan buntut dari tindakan refresif yang dilakukan Brigadir NP pada pengamanan aksi pengunjuk rasa di Tangerang pada Rabu, 13 Oktober lalu.
"Saat ini oknum Brigadir NP dilakukan penahanan di Bidpropam Polda Banten," katanya, seperti dikutip dari Antara, 15 Oktober 2021.
Ia mengatakan pasal berlapis dikenakan sesuai dengan aturan internal kepolisian setelah hasil pemeriksaan NP oleh Bidpropam Polda Banten.
"Sejak hari ini, status NP yaitu terduga pelanggar," ujarnya.
Sementara itu, Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, mengatakan dirinya siap dicopot dari jabatannya apabila tindak kekerasan polisi serupa terjadi lagi, tepatnya saat pengamanan aksi unjuk rasa.
"Kami telah membuat pernyataan bahwa anggota kami menjadi tanggung jawab apabila mengulangi perbuatannya lagi. Jadi saya siap mengundurkan diri," katanya.
Ia juga meyakinkan tindakan kekerasan atau represif tidak akan terjadi lagi di wilayah hukumnya.
Kapolres Kota Tangerang itu juga mengungkapkan kondisi MFA, mahasiswa korban tindakan represif Brigadir NP, saat ini sudah membaik dan besok sudah bisa pulang.
Baca juga: Polisi Banting Mahasiswa, Ini Alasan Brigadir NP
ANTARA
