Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Direktur Jakpro Blak-blakan Soal Commitment Fee dan Dana Sponsor Formula E

Reporter

image-gnews
Anies Baswedan meninjau balap mobil Formula E di di Brooklyn, Amerika Serikat. Instagram/@aniesbaswedan
Anies Baswedan meninjau balap mobil Formula E di di Brooklyn, Amerika Serikat. Instagram/@aniesbaswedan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ditengah-tengah manuver KPK yang mencoba menelisik penyelenggaraan ajang balapan Formula E, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro Gunung Kartiko bicara ke publik soal di balik layar penyelenggaraan Formula yang banyak dipertanyakan sejumlah pihak.

Sejumlah poin krusial dijelaskan Gunung Kartiko yang juga Direktur Pengelolaan Aset Jakarta Eprix Gunung Kartiko

Beberapa poin krusial yang dipersoalkan publik dan politikus dijelaskan dalam dialog “Lika-liku Formula E Jakarta” yang ditayangkan secara langsung di akun Instagram resmi Jakpro, Selasa, 9 November 2021.

Mengapa commitment fee Formula E  bisa turun?

Turunnya commitment fee yang dibayarkan ke Formula E Operation (FEO) salah satunya karena faktor Covid-19.

Gunung menjelaskan pandemi Covid-19 yang melanda dunia turut berdampak pada FEO. Di sisi lain, FEO amat membutuhkan balap mobil listrik ini terselenggara di banyak negara. Kondisi ini jadi momen untuk mengajukan negosiasi.

FEO menerima tawaran negosiasi Pemprov DKI karena merasa Indonesia memiliki visi tentang green energy. Hal ini diwujudkan pula oleh pemerintah DKI Jakarta melalui program Jakarta Langit Biru.  “Nego awal itu cukup sulit, kaku sekali,” ucap Gunung.

“Dipimpin Dirut Jakpro, Pak Widi Amanasto, kami negosiasi online setiap malam dalam beberapa hari dan alhamdulillah hasilnya cukup positif,” kata Gunung

Berapa besar turunnnya commmitment fee Formula E?

Semula Pemprov DKI Jakarta harus membayar commitment fee sebesar 20 juta pound sterling untuk penyelenggaraan di tahun pertama dan naik 10 persen tiap musim. Bila ditotal commitment fee yang harus dibayar mencapai Rp 2 triliun lebih untuk lima tahun. “Kalau ditotal jadi 2 koma sekian triliun, lah,” ucap dia.

Namun, karena ada pandemi Covid-19, Pemprov DKI lantas mengajukan tawaran dan disepakati hanya membayar 31 juta pound streling atau Rp 560 miliar untuk tiga kali musim balap 2022, 2023, dan 2024.

Pemprov DKI harus menambah 5 juta poundsterling

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, negosiasi itu mewajibkan Pemprov DKI itu untuk menambah 5 juta pound sterling. Gunung memastikan tambahan biaya ini tidak akan dibayar dengan dana APBD. “Ini dari dana sponsor,” tuturnya.

Jakpro harus mencari sponsor untuk menambal 5 juta poundsterling

Jakpro hingga kini masih berupaya mencari sponsor untuk membantu pendanaan perhelatan Formula E. Jakpro masih harus mencari dana sebesar 5 juta pound sterling karena tidak diperkenankan menggunakan APBD DKI Jakarta.

Pencarian sponsor terkendala ketidakjelasan lokasi balapan Formula E

Pencarian dana sponsor terkendala karena belum jelasnya lokasi sirkuit Formula E. Rencana awal menggelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas) harus kandas karena tidak mendapat izin dari Kementerian Sekretariat Negara.

5 lokasi alternatif balapan Formula E

Menurut Gunung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jakpro telah menawarkan 5 lokasi alternatif kepada Formula E Operation (FEO). Namun belum ada keputusan yang diambil.

Gunung optimistis bila masalah sirkuit Formula E sudah selesai akan banyak sponsor yang bisa digaet. “Insya Allah bulan depan proposal kami fix dan kami bisa mencari sponsor dengan masif,” ucapnya.

AHMAD FAIZ

Baca juga: Pemprov DKI dan Jakpro Serahkan Dokumen Formula E Setebal 600 Halaman ke KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bagaimana Solusi Lalu Lintas dan Transportasi yang Ideal di Jakarta?

1 jam lalu

Arus lalulintas saat penerapan ganjil genap dikawasan Pancoran, Jakarta.TEMPO/Subekti
Bagaimana Solusi Lalu Lintas dan Transportasi yang Ideal di Jakarta?

Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia mensyaratkan sejumlah hal dalam membenahi lalu lintas dan transportasi Jakarta untuk menjadi kota global.


Menakar Jakarta Bersiap Jadi Kawasan Aglomerasi

4 hari lalu

Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) melintas di jembatan rel lengkung (longspan) LRT Kuningan, Jakarta.
Menakar Jakarta Bersiap Jadi Kawasan Aglomerasi

Bappeda DKI sedang menyusun RTRW dan RPJPD yang dapat menjadi acuan pemimpin Jakarta dalam mensinkronkan rencana pembangunan Jakarta dengan kawasan aglomerasi.


Mengintip Rencana dan Potensi Jakarta pada Masa Depan

7 hari lalu

Mengintip Rencana dan Potensi Jakarta pada Masa Depan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun perencanaan wajah Jakarta 20 tahun ke depan. Dengan berbagai potensinya, Jakarta harus menetapkan posisinya.


Ketum Forum Warga Jakarta Beberkan Prestasi Pemprov DKI di Era Pj Heru

9 hari lalu

Ketum Forum Warga Jakarta Beberkan Prestasi Pemprov DKI di Era Pj Heru

Penghargaan dari KPK, BPKP hingga Kemenpan RB bukti nyata Pemprov DKI bekerja secara profesional.


Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

11 hari lalu

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

Pemutakhiran data administrasi kependudukan (adminduk) dilakukan bertahap. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP juga terus digencarkan.


Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

11 hari lalu

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

Pemutakhiran data administrasi kependudukan (adminduk) dilakukan bertahap. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP juga terus digencarkan.


TIM Art Fest, Ikhtiar Menjaga Muruah Taman Ismail Marzuki

13 hari lalu

General Manager SBU TIM - PT Jakarta Propertindo Hikmat Hayat, meninjau kelas Lost in Clay Jakarta Pottery Studio di TIM Art Fest 2024, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. 
Taman Ismail Marzuki menggelar kegiatan TIM Art Fest sebagai festival seni dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi masyarakat melalui berbagai bentuk loka karya seni yang diselenggarakan dari 30 Mei hingga 1 Juni 2024.
 (TEMPO/Lourentius EP)
TIM Art Fest, Ikhtiar Menjaga Muruah Taman Ismail Marzuki

Jakpro mengusung kolaborasi demi menghidupkan aktivitas berkesenian di Taman Ismail Marzuki.


Agenda Pendaftaran PPDB Online DKI Jakarta Dibuka, Catat Tanggal Tahapannya

15 hari lalu

Orang tua murid mengantre untuk berkonsultasi terkait pendaftaran online Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta, Senin, 21 Juni 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Agenda Pendaftaran PPDB Online DKI Jakarta Dibuka, Catat Tanggal Tahapannya

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan resmi membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB online untuk tahun ajaran baru ini.


Jakpro Kombinasikan Pelayanan dengan Seni Budaya untuk Wisma Seni TIM

18 hari lalu

Jakpro Kombinasikan Pelayanan dengan Seni Budaya untuk Wisma Seni TIM

Dalam upaya meningkatkan layanan serta memperkaya aktivitas seni dan budaya di Taman Ismail Marzuki (TIM), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) telah mengambil langkah signifikan dengan menandatangani nota kesepahaman bersama PT Artotel Kamar Indonesia (Artotel Group).


PDIP Minta Heru Budi Bertindak soal Penggunaan Logo Pemprov DKI di Poster Budi-Kaesang

18 hari lalu

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Foto: ANTARA/HO-DPRD DKI/am.
PDIP Minta Heru Budi Bertindak soal Penggunaan Logo Pemprov DKI di Poster Budi-Kaesang

Logo Pemprov DKI Jakarta pada poster digital Budi-Kaesang mendapat sorotan dari Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak. Apa alasannya?