Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deretan Pengurus Pemuda Pancasila yang Jadi Pejabat Negara

Reporter

image-gnews
Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima penghargaan Yanda Satya Pemuda Pancasila atas dedikasinya dalam organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dan kiprahnya dalam membumikan Pancasila di Tanah Air,  dalam Penutupan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila ke-60, di Jakarta, Senin, (28/10/19).
Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima penghargaan Yanda Satya Pemuda Pancasila atas dedikasinya dalam organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dan kiprahnya dalam membumikan Pancasila di Tanah Air, dalam Penutupan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila ke-60, di Jakarta, Senin, (28/10/19).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi masyarakat atau ormas Pemuda Pancasila kembali menjadi sorotan setelah sejumlah anggotanya diduga mengeroyok Kepala Bagian Operasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Dermawan Karosekali saat menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Para anggota Pemuda Pancasila menggelar aksi mendesak politikus PDIP, Junimart Girsang, meminta maaf karena mengusulkan pembubaran ormas tersebut. Pernyataan Junimart tak lepas dari sederet bentrokan yang diduga melibatkan anggota PP dan Forum Betawi Rempug (FBR) di Kembangan, Meruya, dan Ciledug pekan lalu.

Sebagai salah satu organisasi besar di Indonesia, Pemuda Pancasila memiliki sejumlah anggota yang pernah dan masih menjadi pejabat negara. Berikut daftarnya:

  1. Bambang Soesatyo

Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila Nomor : 045.A2/MPN- PP/VII/2020, Bambang Soesatyo menjabat sebagai Wakil Ketua Umum I MPN Ormas Pemuda Pancasila masa bakti 2019-2024.

Bambang Soesatyo kini menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelumnya politikus Partai Golkar itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Komisi Hukum DPR RI.

  1. La Nyalla Mahmud Mattalitti

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti juga seorang anggota ormas Pemuda Pancasila. Ia menjabat sebagai Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Jawa Timur periode 2017-2022.

  1. Zainuddin Amali

Menteri Pemuda dan Olahraga ini menduduki jabatan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila masa bakti 2019-2024.

  1. Tjahjo Kumolo
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini merupakan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila masa bakti 2019-2024.

  1. Ahmad Riza Patria

Wakil Gubernur DKI Jakarta ini merupakan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila masa bakti 2019-2024.

Selain lima orang tersebut, banyak pejabat dan mantan pejabat yang duduk di kepengurusan Pemuda Pancasila seperti anggota DPD RI Yorrys Raweyai (wakil ketua MPO PP), mantan menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu (Ketua Dewan Kehormatan PP), mantan ketua DPR Agung Laksono (anggota MPO PP), mantan ketua DPD Oesman Sapta Odang (anggota MPO Pemuda Pancasila), dan lainnya.

SYIFA INDRIANI

Baca juga:

Perwira Polisi yang Diduga Dikeroyok Anggota Pemuda Pancasila Alami Hematoma

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

31 menit lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai rapat dengar pendapat dengan PT Vale Indonesia dan Mind ID di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.


Profil dan Kekayaan Pejabat Bea Cukai yang Sedang Disorot Imbas Penindakan Barang Impor

19 jam lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Profil dan Kekayaan Pejabat Bea Cukai yang Sedang Disorot Imbas Penindakan Barang Impor

Askolani dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Maret 2021.


Bamsoet Apresiasi Kehadiran Jip BAIC Indonesia

1 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Kehadiran Jip BAIC Indonesia

Ada dua model yang hendak dipasarkan, yaitu BAIC BJ-40 Plus dan SUV (Sports Utility Vehicle) BAIC X55-II.


Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

2 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. TEMPO/Adinda Jasmine
Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadalia untuk bagi-bagi izin usaha tambang pada Ormas. Dianggap menambah masalah


Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

2 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.


Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

2 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah


Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

2 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.


Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

3 hari lalu

Penampakan lokasi tambang timah saat konferensi pers dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022 di Provinsi Bangka Belitung, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

Anggota DPR mengatakan penerbitan izin tambang atau IUP kepada ormas tertentu tidak sehat bagi iklim pertambangan nasional


Bamsoet Letakan Batu Pertama Pembangunan Sirkuit Off Road Ujung Kulon Raceway Banten

4 hari lalu

Bamsoet Letakan Batu Pertama Pembangunan Sirkuit Off Road Ujung Kulon Raceway Banten

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sirkuit Off Road Ujung Kulon Raceway di Desa Tangkilsari, Kecamatan Cimanggu, Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.


Mudarat Tambang buat Ormas

5 hari lalu

Mudarat Tambang buat Ormas

Risiko mengintai di balik rencana pemberian izin tambang batu bara kepada ormas keagamaan. Perusahaan besar berpotensi sebagai 'penumpang gelap'.