DKI Tak Jawab Tunjangan Operasional Anies Baswedan, DPRD: Kok Kaya Ditutupi?

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kantornya, Jakarta Pusat pada Selasa malam, 23 November 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kantornya, Jakarta Pusat pada Selasa malam, 23 November 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dibuat geram lantaran Pemprov DKI enggan memberi jawaban pasti soal tunjangan operasional Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dalam rapat Badan Anggaran atau Banggar hari ini.

    Prasetyo mengatakan, anggota dewan diperlakukan bak anak kecil oleh anak buah Anies yang datang dalam rapat tersebut.

    "Kayak anak kecil dewan. Jawabannya kok kayak ditutupi, kenapa?" kata dia di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2022.

    Prasetyo meminta eksekutif transparan dan membeberkan nilai tunjangan operasional, bukan persentase. "Normatif silakan, tapi jangan kami diakal-akalin aja, kayak anak kecil kami," ucap politikus PDIP itu.

    Dalam rapat ini Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali hanya menjawab, tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur maksimal 0,15 dari pendapatan asli daerah (PAD) eksisting. Dia tak bisa menyebutkan nominal jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

    "Sebenarnya tidak bicara nominal jadi angkanya persentase sesuai dengan PP bunyinya seperti itu. Jumlahnya tergantung PAD," kata dia.

    Marullah lantas meminta Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Sigit Wijatmoko untuk menambahkan jawaban tersebut. Sigit mengaku belum memegang detail nominal tunjangan bosnya.

    Prasetyo pun melempar ke Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Sri Haryati untuk turut bersuara. Sri berujar, penyerapan PAD tahun lalu ada dalam pos anggaran Biro Kerja Sama Daerah (KDH).

    "Buka sistemnya saja kalau penyerapannya," ujar dia.

    Anggota Banggar, Gembong Warsono, mengatakan pemerintah DKI tinggal menyampaikan alokasi anggaran untuk operasional gubernur dan wakil gubernur pada 2021. Menurut dia, pergeseran PAD tahun kemarin dan 2022 tak berbeda jauh.

    "Lempar-lempar semua enggak ada yang berani jawab, tapi yang riil dibayar Pak Edi (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) berapa, gitu aja," ujar politikus PDIP ini.

    Perdebatan tersebut tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Prasetyo meminta Marullah untuk memberikan jawabansoal tunjangan operasional Anies Baswedan dan Riza Patria secara tertulis besok. Seluruh anggota Banggar yang hadir sepakat.

    Baca juga: Ogah Sebut Tunjangan Operasional Anies Baswedan, Sekda DKI: Ada di Berita


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Sepakati Travel Bubble dengan Singapura, Ini Penjelasannya...

    Indonesia membuka pintu pariwisata melalui Travel Bubble. Wisatawan yang memenuhi syarat dapat menyeberang ke Singapura melalui Batam dan Bintan.