TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Eko Setiawan menjelaskan penyebab rendahnya serapan anggaran APBD DKI 2021 yang hanya mencapai 81,83 persen.
Menurut Eko, salah satu penyebab utama yang membuat APBD tahun 2021 lalu serapannya rendah adalah banyaknya proses lelang tender yang gagal.
"Yang batal ada sebanyak 255 paket senilai Rp1,3 triliun dan 14 paket senilai Rp52 miliar gagal," ujar Eko di DPRD DKI Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.
Eko mengatakan, pada tahun sebelumnya, Pemprov DKI hanya berhasil mengeksekusi 974 paket dengan nilai Rp7,5 triliun. Namun untuk APBD 2021, sampai saat ini proyek yang baru selesai ada 733 paket senilai Rp5,2 triliun serta ada 1 paket yang masih dalam proses lelang senilai Rp906 miliar.
Eko mengatakan lelang tender tidak berhasil disebabkan dua hal, pertama batal karena terjadi refocusing anggaran sehingga dana untuk pengerjaan proyek tidak cukup. Lalu yang kedua karena tender sudah digelar, tapi gagal.
Eko mengatakan pihaknya kini berupaya melakukan penyerapan anggaran tahun 2022 bisa lebih baik. Seperti misalnya dengan melakukan penunjukkan langsung, apabila tender sudah dua kali gagal.
“Kita bisa melakukan penunjukan langsung dengan pertimbangan seandainya kalau ditender sudah tidak mencukupi waktu (pengerjaan). Jadi bisa berubah metodenya, tapi kalau memang waktunya masih cukup secara umum biasanya diulang-ulang terus sampai berhasil mendapatkan vendor,” kata Eko.
Rendahnya serapan anggaran ini sebelumnya mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mereka meminta BPPBJ DKI Jakarta secepatnya melaksanakan lelang atau tender untuk proyek 2022
Wakil Ketua Komisi C Rasyidi mengatakan, agar tidak kembali terjadi penyerapan anggaran yang rendah, pihaknya mendorong BPPBJ segera memulai lelang dari awal tahun.
Dengan proses lelang tender yang dipercepat tersebut, Rasyidi berharap faktor penyebab kegagalan pelaksanaan kegiatan, seperti tidak cukupnya waktu seperti yang terjadi di tahun lalu tidak kembali terjadi. Sehingga serapan anggaran APBD DKI 2022 tahun ini bisa terserap maksimal.
“Kami berharap kegagalan tahun 2021 tidak terjadi di tahun 2022," ujar Rasyidi.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca juga: Usai Rapat dengan Tito, DKI Minta Proyek Sumur Resapan Dianggarkan Lagi di APBD
