Korban Gusuran Demo di Balai Kota: Kami Dimiskinkan Negara

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) melakukan aksi di depan Balaikota DKI Jakarta, Kamis, 24 Februari 2022. Pergub 207/2016 tersebut dinilai memberikan legitimisi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dapat terus melakukan penggusuran tanpa proses yang layak dan melanggar asas keadilan karena tidak memberikan kesempatan kepada warga untuk menguji hak kepemilikannya atas tanah. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -  Emak-emak korban gusuran yang menggelar demo di Balai Kota membunyikan berbagai barang bawaan mulai dari panci hingga botol susu.

Mereka mulai memainkan panci setelah mendapat perintah dari orator aksi.

"Panci simbol bahwa warga Pancoran Buntu II cukup sejahtera, tapi mereka disengsarakan karena Pergub 207/2016," kata orator aksi di depan Balai Kota, Kamis, 24 Februari 2022.

Peraturan Gubernur DKI Nomor 207 Tahun 2016 merupakan warisan dari mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dulu ribuan warga bantaran digusur agar pemerintah dapat melanjutkan program normalisasi sungai. Korban gusuran itu di antaranya warga Kampung Akuarium dan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Orator aksi melanjutkan, warga gusuran di Pancoran Buntu II tak kekurangan makan atau minum. Warga, ujar dia, hanya butuh mendapatkan hak atas tanah mereka yang digusur tahun lalu.

"Kami tidak miskin. Kami hanya dimiskinkan oleh negara."

Sebelumnya, rumah dan bangunan lain yang berada di Jalan Pancoran Buntu II diduga digusur paksa oleh PT Pertamina karena tidak adanya surat perintah eksekusi dari pengadilan. Penggusuran dilakukan pada 2021.

Badan Usaha Milik Negara itu juga diduga menggunakan organisasi massa Pemuda Pancasila untuk mengintimidasi warga agar pindah. Pertamina membantah menggusur, tapi hanya melakukan sosialisasi pemulihan aset.

Salah satu korban gusuran, Lilik Sulistyo, menerangkan Pertamina bersurat ke Sekretaris Daerah DKI agar menggusur bangunan di Jalan Pancoran Buntu II tahun lalu. Penggusuran itu, menurut dia, mengacu pada Pergub 207/2016.

"Pertamina bersurat ke Sekda untuk eksekusi penggusuran," ucap pria 45 tahun ini di lokasi aksi.

Hari ini Koalisi Rakyat Tolak Penggusuran menggelar demonstrasi di depan Balai Kota. Mereka tiba di kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu sekitar pukul 11.06 WIB.

Koalisi terdiri dari koperasi warga bekas gusuran di Jakarta, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi mahasiswa. Para warga korban gusuran menuntut empat hal, salah satunya agar Pergub 207/2016 dicabut.






Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

8 jam lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.


Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

9 jam lalu

Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

Meski begitu, naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu dalam urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar.


Aktivis UPC Beberkan Tarik Ulur Sewa Kampung Susun Bayam

13 jam lalu

Aktivis UPC Beberkan Tarik Ulur Sewa Kampung Susun Bayam

Menurut aktivis itu, Jakpro menggunakan rujukan tarif rusunawa ketika menawarkan besaran uang sewa Kampung Susun Bayam kepada korban penggusuran.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

14 jam lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


Survei Voxpol Center: Pemilih Anies Baswedan Lihat Prestasi, Prabowo Dipilih karena Ketegasan

19 jam lalu

Survei Voxpol Center: Pemilih Anies Baswedan Lihat Prestasi, Prabowo Dipilih karena Ketegasan

Pangi mengatakan pemilih Anies Baswedan sebagai calon presiden memilih berdasarkan alasan rasional. Musababnya, pemilih Anies melihat kinerja


Sejak Diresmikan Anies, Penghuni Belum Tinggal di Kampung Susun Bayam, UPC: Masuk Aja Dulu

19 jam lalu

Sejak Diresmikan Anies, Penghuni Belum Tinggal di Kampung Susun Bayam, UPC: Masuk Aja Dulu

Pendamping Warga Kampung Susun Bayam dari Urban Poor Consortium, Gugun Muhammad meminta Jakpro dan Pemprov DKI membahas soal tarif sewa dan pengelola setelah warga menempati kampung susun. Sebab, saat ini yang dibutuhkan warga adalah tempat tinggal.


Pemadaman Lampu Sabtu Malam, DKI Klaim Hemat Listrik 171,96 MWh

2 hari lalu

Pemadaman Lampu Sabtu Malam, DKI Klaim Hemat Listrik 171,96 MWh

Pemadaman lampu di seluruh gedung pemerintahan Jakarta selama 1 jam mengurangi emisi karbon 160,61 ton CO2.


Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

2 hari lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

2 hari lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.


Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

2 hari lalu

Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

Jakpro memastikan tarif sewa Kampung Susun Bayam mengacu ke Pergub yang diteken Anies Baswedan. Tak pakai tarif keekonomian Jakpro.